BANJARBARU – Rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Landasan Ulin Kota Banjarbaru terlanjur sudah dianggarkan PT Angkasa Pura I.
Tahun ini perusahaan plat merah itu
menganggarkan perluasan Bandara tak kurang dari Rp860 miliar. Namun begitu, hingga kini Rencana Teknik Rinci (RTR) desain Bandara Syamsudin Noor yang baru
diakui PT Angkasa Pura I belum diterima secara resmi. Alasannya menurut Airport Operation Gradienest Department Head
(dahulu disebut Manajer Teknik,Red) PT Angkasa Pura I, Mudjianto SSiT lantaran RTR tersebut belum dirampungkan pihak
kontraktor. "Sementara ini belum tuntas desain tersebut karena itu belum ada penyerahan dari kontraktor perencana.
Makannya desainnya pun sebenarnya secara
formal belum kita terima," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/3). Oleh sebab itu menurutnya, secara formal sejatinya bagaimana desain pengembangan
Bandara Syamsudin Noor itu belum ada bayangan. Namun memang kata dia, ada beberapa desain yang pernah diekspose
dihadapan Dinas Perhubungan Provinsi dan Badan Lingkungan Hidup Kalsel beberapa
waktu lalu. Dalam desain tersebut,
pengembangan terminal Bandara Syamsudin Noor didesain dengan kapasitas 5 juta penumpang per tahun diatas lahan lebih
kurang 40.000 meter persegi. Volume ini lebih besar dibanding dengan kondisi
terminal Bandara Syamsudin Noor saat ini yang kemampuan idealnya hanya 1,6 juta penumpang per tahun dengan luas 9.000 meter persegi. Termasuk public area dan
area bisnis. "Tapi saat ini angkanya justru sudah melebihi kapasitas ideal. Sudah mencapai 3,5 juta per tahun. Makannya sudah tidak sesuai lagi, terlalu sempit terminal yang ada saat ini," tukasnya. Dalam
bayangan sementara, desain pengembangan Bandara Syamsudin Noor, bangunan terminal
didesain dengan dua lantai. Ruang
keberangkatan dan ruang kedatangan dipisahkan dengan lorong area bisnis atau
komersil dengan luasannya hampir lima kali lipat dari luasan terminal yang ada. Desain
pengembangan Bandara katanya, juga dilengkapi dengan belalai atau disebut juga
Garbarata (Avio Bridge) sebanyak 4 sampai 5 unit. Garbarata ini merupakan sebuah
lorong berbentuk belalai yang
menghubungkan penumpang dari terminal langsung menuju kabin pesawat. Tanpa
harus keluar dari area gedung terminal dan tak perlu menggunakan armada bus lagi.
Contoh struktur belalai ini seperti yang sudah digunakan di Bandara Internasional Soekarno
Hatta, Cengkareng Jakarta dan Bandara Djuanda Internasional, Surabaya.
"Sebenarnya desain terminal ini harus sudah rampung akhir bulan ini juga. Namun karena
ada banyak penambahan, sehingga sampai sekarang belum rampung," katanya.
Terhambat Pembebasan Tanah Proses pembebasan tanah untuk pengembangan
Bandara Syamsudin Noor diakui Mudjianto
menjadi kendala besar bahkan bisa
mengancam rencana ini gagal dilaksanakan.
Pasalnya, hingga kini berdasarkan laporan,
masih banyak lahan yang belum dibebaskan.
Bahkan lahan yang sejatinya menjadi
kawasan perluasan terminal induk pun ternyata juga belum dibebaskan. Mudjianto mengaku mengetahui proses pembebasan ini
cukup pelik dari berita-berita di media. PT Angkasa Pura I katanya, tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pembebasan tanah ini karena berdasarkan
aturan merupakan kewenangan dari Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kota
Banjarbaru yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Proses pembebasan tanah pun kata Mudjianto
sejatinya belum sampai 73 hektar atau 73 persen seperti yang disebut-sebut Panitia Pembebasan Tanah. Persentase itu katanya
benar saja jika digabungkan dengan
pengembangan tahap II. Sementara hingga saat ini pembebasan tanah yang dibutuhkan
PT Angkasa Pura I adalah tahap I, yang faktanya baru mencapai 63 hektar dari 99,9
hektar lahan milik masyarakat yang harus dibebaskan. "Kita belum membutuhkan tahap
kedua itu. Tahap II itu diperlukan nanti saat membangun perpanjangan Apron dan Run
Way. Makannya sebenarnya belum sampai 75 persen," cetus Mudjianto. Disisi lain kata dia, pembebasan tanah ini tidak dilakukan secara merata, namun bersifat spot to spot.
Karenanya ada tanah yang sebenarnya masuk dalam kawasan pengembangan terminal induk juga belum dibebaskan.
Proses pembebasan tanah ini diakui
Mudjianto sulit dituntaskan tanpa peran langsung dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab katanya, disisi
lain PT Angkasa Pura I juga harus mengejar waktu karena pengembangan Bandara
Syamsudin Noor sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan tahun ini juga. Paling lambat pertengahan tahun ini harus sudah
berjalan. "Kalau anggaran itu tidak terserap, bisa hangus. Kita bisa kena Punishment nanti. Kita dianggap tidak mampu melakukan
pengembangan Bandara. Sementara faktor kendala itu sebenarnya bukan ada pada kita,"
katanya. Karena itu terang Mudjianto, pihaknya berharap Pemprov Kalsel turun tangan langsung menggunakan fungsi
kenegaraannya melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan publik. Karena
sejatinya, tanah, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya dalam undang-undang dikuasai oleh Negara dan digunakaan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Renovasi Sementara, Korbankan Rumah Dinas PT Angkasa Pura I menurut Mudjianto juga dihadapkan pada kondisi tetap menunggu hasil pembebasan tanah. Akan
tetapi disisi lain, pihaknya dihadapkan pula pada kondisi tuntutan perbaikan pelayanan
Bandara. "Makannya sambil menunggu pengembangan, sementara kita renovasi. Kita
tata lagi dan menambah beberapa ruang seperti ruang check in," katanya. Tak hanya
itu, pilihan yang harus diambil PT Angkasa Pura I katanya, juga memperluas areal parkir
roda 4. Pihaknya pun terpaksa membongkar sedikitnya 4 unit rumah dinas PT Angkasa
Pura I, 1 unit kantor meteorology, 1 unit gudang meteorology, dan 1 unit gedung Pull atau perawatan kendaraan dan garasi
disamping terminal bandara. "Sementara sambil menunggu pengembangan, ini dahulu
yang kita lakukan. Dari kapasitas 152 parkir Roda 4 dengan tambahan lahan itu menjadi dua kali lipat kapasitasnya," ujarnya.
Mudjianto berharap pengembangan bandara Syamsudin Noor ini didukung pula oleh
masyarakat. Sebab katanya, tanpa dukungan masyarakat pengembangan ini percuma.
Disisi lain Mudjianto mengaku, PT Angkasa Pura I sejatinya sangat peduli dengan pengembangan bandara ini. Bahkan kata dia,
dua akses utara menuju Bandara sudah disiapkan yakni tembus ke Km17 Gambut dan ke kawasan Balitan Kota Banjarbaru.
Jika dua akses itu sudah aktif, bukan tidak mungkin sektor ekonomi warga yang dilalui akses tersebut akan berkembang. "Dan sebenarnya pengembangan bandara ini untuk
masyarakat juga. Sebagai BUMN kita punya komitment untuk membina masyarakat
sekitar. Kalau kapasitas bandara sudah bertambah, tentu tenaga kerja yang dibutuhkan juga bertambah," pungkasnya.
(ema/yn/bin)
Tahun ini perusahaan plat merah itu
menganggarkan perluasan Bandara tak kurang dari Rp860 miliar. Namun begitu, hingga kini Rencana Teknik Rinci (RTR) desain Bandara Syamsudin Noor yang baru
diakui PT Angkasa Pura I belum diterima secara resmi. Alasannya menurut Airport Operation Gradienest Department Head
(dahulu disebut Manajer Teknik,Red) PT Angkasa Pura I, Mudjianto SSiT lantaran RTR tersebut belum dirampungkan pihak
kontraktor. "Sementara ini belum tuntas desain tersebut karena itu belum ada penyerahan dari kontraktor perencana.
Makannya desainnya pun sebenarnya secara
formal belum kita terima," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/3). Oleh sebab itu menurutnya, secara formal sejatinya bagaimana desain pengembangan
Bandara Syamsudin Noor itu belum ada bayangan. Namun memang kata dia, ada beberapa desain yang pernah diekspose
dihadapan Dinas Perhubungan Provinsi dan Badan Lingkungan Hidup Kalsel beberapa
waktu lalu. Dalam desain tersebut,
pengembangan terminal Bandara Syamsudin Noor didesain dengan kapasitas 5 juta penumpang per tahun diatas lahan lebih
kurang 40.000 meter persegi. Volume ini lebih besar dibanding dengan kondisi
terminal Bandara Syamsudin Noor saat ini yang kemampuan idealnya hanya 1,6 juta penumpang per tahun dengan luas 9.000 meter persegi. Termasuk public area dan
area bisnis. "Tapi saat ini angkanya justru sudah melebihi kapasitas ideal. Sudah mencapai 3,5 juta per tahun. Makannya sudah tidak sesuai lagi, terlalu sempit terminal yang ada saat ini," tukasnya. Dalam
bayangan sementara, desain pengembangan Bandara Syamsudin Noor, bangunan terminal
didesain dengan dua lantai. Ruang
keberangkatan dan ruang kedatangan dipisahkan dengan lorong area bisnis atau
komersil dengan luasannya hampir lima kali lipat dari luasan terminal yang ada. Desain
pengembangan Bandara katanya, juga dilengkapi dengan belalai atau disebut juga
Garbarata (Avio Bridge) sebanyak 4 sampai 5 unit. Garbarata ini merupakan sebuah
lorong berbentuk belalai yang
menghubungkan penumpang dari terminal langsung menuju kabin pesawat. Tanpa
harus keluar dari area gedung terminal dan tak perlu menggunakan armada bus lagi.
Contoh struktur belalai ini seperti yang sudah digunakan di Bandara Internasional Soekarno
Hatta, Cengkareng Jakarta dan Bandara Djuanda Internasional, Surabaya.
"Sebenarnya desain terminal ini harus sudah rampung akhir bulan ini juga. Namun karena
ada banyak penambahan, sehingga sampai sekarang belum rampung," katanya.
Terhambat Pembebasan Tanah Proses pembebasan tanah untuk pengembangan
Bandara Syamsudin Noor diakui Mudjianto
menjadi kendala besar bahkan bisa
mengancam rencana ini gagal dilaksanakan.
Pasalnya, hingga kini berdasarkan laporan,
masih banyak lahan yang belum dibebaskan.
Bahkan lahan yang sejatinya menjadi
kawasan perluasan terminal induk pun ternyata juga belum dibebaskan. Mudjianto mengaku mengetahui proses pembebasan ini
cukup pelik dari berita-berita di media. PT Angkasa Pura I katanya, tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pembebasan tanah ini karena berdasarkan
aturan merupakan kewenangan dari Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kota
Banjarbaru yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Proses pembebasan tanah pun kata Mudjianto
sejatinya belum sampai 73 hektar atau 73 persen seperti yang disebut-sebut Panitia Pembebasan Tanah. Persentase itu katanya
benar saja jika digabungkan dengan
pengembangan tahap II. Sementara hingga saat ini pembebasan tanah yang dibutuhkan
PT Angkasa Pura I adalah tahap I, yang faktanya baru mencapai 63 hektar dari 99,9
hektar lahan milik masyarakat yang harus dibebaskan. "Kita belum membutuhkan tahap
kedua itu. Tahap II itu diperlukan nanti saat membangun perpanjangan Apron dan Run
Way. Makannya sebenarnya belum sampai 75 persen," cetus Mudjianto. Disisi lain kata dia, pembebasan tanah ini tidak dilakukan secara merata, namun bersifat spot to spot.
Karenanya ada tanah yang sebenarnya masuk dalam kawasan pengembangan terminal induk juga belum dibebaskan.
Proses pembebasan tanah ini diakui
Mudjianto sulit dituntaskan tanpa peran langsung dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab katanya, disisi
lain PT Angkasa Pura I juga harus mengejar waktu karena pengembangan Bandara
Syamsudin Noor sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan tahun ini juga. Paling lambat pertengahan tahun ini harus sudah
berjalan. "Kalau anggaran itu tidak terserap, bisa hangus. Kita bisa kena Punishment nanti. Kita dianggap tidak mampu melakukan
pengembangan Bandara. Sementara faktor kendala itu sebenarnya bukan ada pada kita,"
katanya. Karena itu terang Mudjianto, pihaknya berharap Pemprov Kalsel turun tangan langsung menggunakan fungsi
kenegaraannya melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan publik. Karena
sejatinya, tanah, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya dalam undang-undang dikuasai oleh Negara dan digunakaan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Renovasi Sementara, Korbankan Rumah Dinas PT Angkasa Pura I menurut Mudjianto juga dihadapkan pada kondisi tetap menunggu hasil pembebasan tanah. Akan
tetapi disisi lain, pihaknya dihadapkan pula pada kondisi tuntutan perbaikan pelayanan
Bandara. "Makannya sambil menunggu pengembangan, sementara kita renovasi. Kita
tata lagi dan menambah beberapa ruang seperti ruang check in," katanya. Tak hanya
itu, pilihan yang harus diambil PT Angkasa Pura I katanya, juga memperluas areal parkir
roda 4. Pihaknya pun terpaksa membongkar sedikitnya 4 unit rumah dinas PT Angkasa
Pura I, 1 unit kantor meteorology, 1 unit gudang meteorology, dan 1 unit gedung Pull atau perawatan kendaraan dan garasi
disamping terminal bandara. "Sementara sambil menunggu pengembangan, ini dahulu
yang kita lakukan. Dari kapasitas 152 parkir Roda 4 dengan tambahan lahan itu menjadi dua kali lipat kapasitasnya," ujarnya.
Mudjianto berharap pengembangan bandara Syamsudin Noor ini didukung pula oleh
masyarakat. Sebab katanya, tanpa dukungan masyarakat pengembangan ini percuma.
Disisi lain Mudjianto mengaku, PT Angkasa Pura I sejatinya sangat peduli dengan pengembangan bandara ini. Bahkan kata dia,
dua akses utara menuju Bandara sudah disiapkan yakni tembus ke Km17 Gambut dan ke kawasan Balitan Kota Banjarbaru.
Jika dua akses itu sudah aktif, bukan tidak mungkin sektor ekonomi warga yang dilalui akses tersebut akan berkembang. "Dan sebenarnya pengembangan bandara ini untuk
masyarakat juga. Sebagai BUMN kita punya komitment untuk membina masyarakat
sekitar. Kalau kapasitas bandara sudah bertambah, tentu tenaga kerja yang dibutuhkan juga bertambah," pungkasnya.
(ema/yn/bin)
