Pemilik Tolak Kosongkan Lahan

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, sudah dilaksanakan lebih dari satu tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan pembangunan fisik akan dilakukan.
Saat ini PT Angkasa Pura I Banjarmasin masih disibukan dengan peliknya membebaskan lahan untuk pembangunan bandara. Sebab, hingga Jumat (16/9) kemarin masih ada 33 pemilik yang masih enggan melepas lahan mereka.

General Manager Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudhitiawan mengatakan, ke 33 orang yang saat ini masih getol tak ingin menjual lahan. Pada tanggal 15 September tadi telah dilaksanakan aanmaning (pemberian peringatan) oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru. "Tapi katanya mereka akan melakukan gugatan," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Ia menjelaskan, Aanmaning bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik bidang tanah yang masuk dalam area pembebasan lahan pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Agar segera mengambil uang ganti kerugian yang telah dititipkan PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Pemohon eksekusi.
"Kami berharap agar warga segera mengambil uang ganti kerugian dan mengosongkan lahan dari bangunan secara sukarela. Sehingga pembangunan bandara baru Syamsudin Noor yang kita harapkan bersama dapat segera terwujud," jelasnya.
Lebih lanjut Handy menuturkan, total uang ganti rugi yang dititipkan oleh PT Angkasa Pura I sebesar Rp5 miliar. Yang digunakan untuk pembayaran tanah seluas 10,4 hektar. Terdiri dari 36 bangunan dan 33 bidang lahan kosong. "Dengan adanya Aanmaning maka proses pembebasan memasuki tahap-tahap akhir," ujarnya.
Disinggung mengenai perkembangan lelang, ia mengungkapkan pemenang lelang hingga kini belum ditentukan. Di mana saat ini prosesnya masih berlangsung di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero). "Minta doanya saja dari masyarakat, supaya semuanya berjalan lancar," mintanya.
Sementara itu, salah satu pemilik lahan yang tak mau dikorankan mengaku tak ingin melepas lahannya karena harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru lima tahun yang lalu, masih jauh di bawah harga pasaran tanah pada tahun ini. "Harganya harus ditinjau ulang, harga sekarang dan lima tahun lalu jauh berbeda," katanya.
Ia menuturkan, harga lahan di lokasi pengembangan bandara saat ini berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Sementara ganti rugi yang diberikan hanya berkisar Rp50 ribu.

Read More

Pengembangan molor

BANJARMASIN - Masyarakat Kalimantan Selatan kembali harus bersabar untuk bisa memiliki Bandara bertaraf internasional yang lebih layak. Pasalnya, pengerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor dipastikan kembali mengalami penundaan.

Hingga saat ini, proses lelang yang dilakukan belum rampung . Padahal disebutkan PT Angkasa Pura, akhir April lelang pekerjaan proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor selesai. Namun, tersiar kabar menyebutkan proses lelang belum dimulai hingga akhirnya April tadi.

Pimpinan proyek Bandar Udara Syamsudin Noor, Taochid Purnomo Hadi, mengatakan untuk progres pembangunan masih dalam tahap persiapan lelang. MenurutnyaTaochid, proses lelang di tingkat pusat tersebut masih belum bisa berjalan karena masih menunggu pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. "Sebenarnya kami ingin supaya proyek bandara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Taochid.

Jika masuk dalam PSN tentunya, keuntungan yang didapat adalah monitoring proyek langsung dilakukan oleh Menko Perekonomian melalui Bapenas. Nah, jika ada kendala, maka akan bisa diminimalisir dan apabila terjadi dekresi, tidak dipidanakan.

Ketika disinggung, apakah Gubernur Kalsel sudah mengajukan PSN pada Bandara Syamsudin Noor, Taochid mengatakan belum mengetahui hal tersebut secara jelas. Namun, bebernya, secara tidak resmi dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Sekdaprov Kalsel dan DPRD Kalsel.

Saat ditanyakan lebih jauh terkait kapan kepastian proses lelang, ia tak bisa menjawab secara pasti. "Kepastian tunggu pusat, yang jelas masih disiapkan unit procurement atau tim pengadaan dari kantor pusat," bebernya.

Ditempat terpisah, Kepala BPN Kalsel, Dadang Suhendi mengaku heran pengerjaan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor belum juga dimulai. Padahal segala proses pembayaran ganti rugi sudah dilakukan. "Proses pengadaan lahan sudah dilaksanakan, baik melalui pembayaran tunai maupun konsinyasi di pengadilan," tutur Dadang.

Dihubungi soal ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kalsel, Sufian AH menyesalkan jika memang benar lelang proyek belum juga dilakukan. Sufian sendiri belum mendapat info langsung dari GM AP I terkait soal ini.

Namun, jika memang benar lelang proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor tak juga dilakukan hingga kini, Sufian menilai PT AP I artinya tak serius dengan hal ini. Padahal beber mantan Kepala BPBD Kabupaten Banjar itu, saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu dengan PT AP I, lelang akan selesai di bulan April. "Sangat disayangkan jika hal ini terjadi. Namun, saya tak dapat informasinya langsung. Namun, yang jadi pertanyaan, seriuskah PT AP I dalam pengembangan Bandara Syamsudin Noor," ucapnya

Read More

Molor lagi

Beberapa kalangan menyesalkan hingga kini pengerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor tak juga dilakukan. Parahnya, lelang pekerjaan proyeknya pun tak juga dilakukan. Padahal, Groundbreaking yang dilakukan tahun 2015 lalu dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi menyesalkan apa yang sudah dijanjikan Angkasa Pura I ketika beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihaknya tak dibuktikan. Ia menyebut, AP I padahal sudah berkomitmen bulan Februari lalu melakukan lelang. Dan diperkirakan akhir bulan April tadi sudah selesai dan ada pemenang, sehingga pekerjaan pun dapat dimulai.

"Saya ingat, pada pertemuan bulan Januari lalu dengan kami, AP I menyepakati kalau tidak bulan April atau Mei selesai lelang, pekerjaan langsung running. Nah, kalau hingga kini tak melakukan lelang, artinya kapan dimulai pekerjaan," tanyanya Riswandi bingung Senin (2/5).

Terkait kabar ini, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali memanggil AP I untuk membicarakan hal ini. Yang disayangkannya, AP I tak terbuka apa kendala yang dihadapi sehingga belum juga melakukan pekerjaan bahkan lelang proyek sekalipun. "Sepengetahuan saya, kendala saat ini padahal tak ada, makanya tak perlu lagi ditunda," cecarnya.

Ketika ditanya persoalan internal di AP I, ia tak banyak berkomentar. Diterangkannya, karena dilakukan pekerjaan dengan dana AP I sendiri dan tak sedikit pun memakai dana APBD Kalsel, maka pihaknya hanya bisa mendorong percepatan pengembangan Bandara Syamsudin Noor agar lenih refresentatif dan bertaraf internasional.

Bahkan, politisi PKS itu menyayangkan, AP I tak terbuka seperti BUMN lain, ia mencontohkan seperti PT PLN. Meskipun PLN selalu dicecar masyarakat akibat seringnya byarpet. Namun, PT PLN selalu terbuka kendala mereka. "Seharusnya AP I terbuka apa yang menjadi kendala mereka dan menyampaikan ke publik, agar masyarakat tak bertanya-tanya progres Bandara Syamsudin Noor," ujarnya.

Selain akan memanggil kembali AP I, pihaknya pun bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalsel tanggal 9 Mei mendatang berencana akan mendatangi Direktur Teknik dan Pengembangan Bandara, di Dirjen Perhubungan Udara.

Hal ini tak ditampik oleh Kadishubkominfo Kalsel, Sufian AH. Dituturkannya, selain meminta dorongan, pihaknya juga akan melakukan dengar pendapat agar terlaksananya pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor. "Sudah yang kesekian kali, yang kami pertanyakan, sejauh mana keseriusan AP I untuk membuat warga Kalsel senang dengan bandaranya," ucap Sufian.

Terpisah, pengamat kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Setia Budhi juga menyayangkan hingga kini tak adanya progres pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah lama dilakukan Groundbreaking.

Menurutnya, publik harus tahu apa yang terjadi sehingga kembali molornya pekerjaan bahkan lelang proyek. Bahkan, ia meminta agar dilakukan audit pada pelaksanaan pengembangan bandara. Sehingga nantinya, terlihat dimana kesalahan yang menjadikan hal ini tertunda.

Ketika tim auditor tersebut masuk, terang dosen Fisip Unlam ini, maka mereka bisa menelaah kendala, apakah koordinasi antar Kementerian yang kurang, atau keuangannya, atau kendala lahan yang selama ini terus mencuat.

Seperti Riswandi, Setia Budhi juga menyayangkan tak terbukanya AP I ke Publik seperti BUMN lain terkait persoalan. Padahal ketika AP I terbuka, maka semua pihak yang ingin terlaksananya pengembangan bandara Syamsudin Noor akan membantu mencarikan solusi. "Mestinya demikian, semakin lama tak dilakukan pekerjaan, semakin lama pula warga Kalsel menikmati kenyamanan transportasi udara," ucapnya.

Sayangnya ketika dikonformasi dengan GM AP I Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryuditiawan terkait persoalan ini, nomor handphonenya sulit dihubungi. Beberapa kali dihubungi selalu dalam keadaaan sibuk. Begitu pula ketika dikirimkan SMS, tak ada balasan dari Handy.

Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan proyek Bandar Udara Syamsudin Noor, Taochid Purnomo Hadi, menyatakan untuk progres pembangunan dan pekerjaan Bandara Syamsudin Noor masih dalam tahap persiapan lelang. Menurutnya, proses lelang di tingkat pusat tersebut masih belum bisa berjalan karena masih menunggu pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. "Sebenarnya kami ingin supaya proyek bandara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Taochid.

Ditempat terpisah, Kepala BPN Kalsel, Dadang Suhendi mengaku heran pengerjaan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor belum juga dimulai. Padahal segala proses pembayaran ganti rugi sudah dilakukan. "Proses pengadaan lahan sudah dilaksanakan, baik melalui pembayaran tunai maupun konsinyasi di pengadilan," tutur Dadang

Read More

Kasasi Terdakwa Korupsi Bandara Ditolak

BANJARMASIN – Tiga terdakwa dalam perkara korupsi pelebaran lahan Bandara Syamsuddin Noor nampaknya harus menelan pil pahit, pasalnya kasasi yang mereka ajukan ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Koordinator Panitera Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mulyadi,  membenarkan hal tersebut. Petikan  putusan kasasi dari MA tersebut baru dalam minggu ini diterima pihaknya. “Baru dalam minggu ini kita terima petikan putusan kasasi dari MA,” ungkapnya, kemarin.

Hanya saja, Mulyadi belum mengetahui bagaimana bunyi petikan putusan dari hakim MA yang menolak kasasi dari terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU).  “Isi putusan belum tahu, karena yang diterima baru petikan putusan saja, jadi belum jelas isi secara menyeluruh mengenai bunyi putusan,” jelasnya.

Sekadar diketahui bahwa petikan putusan Pengadilan Tinggi terhadap tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi mengenai pembebasan lahan bandara Syamsuddin Noor, telah turun dan diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun para terdakwa.

Putusan banding di tingkat PT, dua terdakwa atas nama Sapli Sanjaya dan Eko Widyawati menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk terdakwa Syahriani Sahran, hukuman dari 3 tahun denda Rp 300 juta subsider 6 bulan, turun menjadi 2 tahun denda Rp200 juta atau subsidir 2 bulan kurungan penjara.

 

 

 

 

Read More

Bandara Ini Bakal Perlu Banyak Tenaga Kerja

BANJARBARU - Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, H Iriansyah Ganie mengatakan pembangunan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru seyogyanya memberi dampak positif bagi penyerapan angkatan kerja khususnya warga Banjarbaru.

Karenanya kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarbaru ini, jangan sampai ketika Bandara Syamsudin Noor sudah beroperasi pasca perluasan nanti tidak menyerap tenaga kerja di Banjarbaru.

"Makannya kita kesini ingin tahu sebenarnya berapa kebutuhan tenaga kerja di Bandara saat ini dan proyeksi saat sudah beroperasi nanti.  Juga skill dan standar apa saja yang diperlukan sehingga kita bisa menyiapkan warga kita untuk dilatih agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Bandara," ungkapnya.

GM PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudthitiawan dalam diskusinya mengatakan kebutuhan tenaga kerja pasca perluasan dari 10 ribuan menjadi 120 ribuan tentu membutuhkan efisiensi security lebih banyak,  tapi syaratnya harus punya kualifikasi pendidikan.  Ada syarat dan lisensi yang harus dipenuhi angkatan kerja yang akan masuk di Bandara, dan banyak lagi.

Itu katanya baru dari sisi PT Angkasa Pura, belum dari maskapai yang kedepannya relatif akan menambah flight dan itu pasti membutuhkan tenaga kerja baru.  "Seperti 2019 Garuda akan menambah flight, tentu ini akan membutuhkan tenaga kerja juga.  Jadi, banyak sekali kebutuhan tenaga kerja di Bandara nanti," pungkasnya

 

 

 

 

 

Read More

Dewan Minta Warga Banjarbaru Dilibatkan dalam Pembangunan Bandara

BANJARBARU - DPRD Kota Banjarbaru mendatangi PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, Rabu (6/4).  Rombongan Komisi I dan Komisi III DPRD Banjarbaru ini dipimpin langsung Ketua DPRD Banjarbaru, H AR Iwansyah.  Rombongan diterima GM PT Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan dan sejumlah manajer.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, H AR Iwansyah dalam keterangannya mengatakan tujuan rombongan DPRD ke PT Angkasa Pura I tak lain meminta pihak bandara agar warga Banjarbaru dilibatkan dalam pembangunan bandara.

"Kita ingin warga Banjarbaru dilibatkan dalam pembangunan bandara ini," ujar politisi senior Partai Golkar Kota Banjarbaru ini.

 

 

 

 

Read More

Sengketa Lahan Bandara Syamsudin Noor Selesai

BANJARBARU – Hampir sepuluh bulan tertunda setelah peletakan batu pertama (groundbreaking), pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan,  akhirnya bisa dilanjutkan.  PT Angkasa Pura I Banjarmasin mengklaim bahwa sengketa lahan sudah selesai.   Senin (21/3) kemarin pihaknya telah mulai melakukan pemasangan patok batas pembangunan bandara.

Sebanyak 15 patok beton besar dan 20 patok kecil dipasang dengan penjagaan ketat oleh puluhan aparat kepolisian dan tentara. Hadir dalam kegiatan itu General Manager PT Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan, Plt Sekda Banjarbaru Said Abdullah, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarbaru. Patok pertama dipasang di wilayah Jalan Bina Putera, Kelurahan Guntung Payung.

PT Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan mengatakan, pihaknya menargetkan pemasangan patok selesai dalam dua hari. Dengan dipasangnya patok maka sudah jelas wilayah mana saja yang bakal menjadi area pembangunan bandara. “Sebelum patok beton sekarang (kemarin) kami pasang, pada tanggal (16/3) kami sudah melakukan survey bersama BPN,” katanya kepada Radar Banjarmasin.

Ia menambahkan, pemasangan patok juga sudah memperjelas bahwa sengketa lahan bandara sudah selesai. Setelah dikeluarkannya ketetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. “Sengketa lahan yang sebelumnya diributkan sekarang sudah selesai,” tambahnya.

Dengan adanya ketentuan konsinyasi, maka warga yang belum merelakan melepas lahannya akan berurusan langsung dengan PN Banjarbaru untuk mengambil uang ganti ruginya. “Sekarang masih ada 12 hektar yang belum dibebaskan, kita tunggu keikhlasan pemilik lahan untuk mengambil dananya ke pengadilan,” kata Handy.

Pemasangan patok batas tanah perluasan bandara yang sudah dibebaskan oleh PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, irealisasikan di lokasi pembebasan tanah, Senin (21/3/2016) pagi. Pemasangan perdana patok dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru, Sulaiman Kurdi bersama GM PT Angkasa Pura Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudithiawan, Plt Sekdako Banjarbaru, H Said Abdullah bersama perwakilan unsur FKPD Banjarbaru. Pelaksana Tugas (Plt) Sekdako Banjarbaru, H Said Abdullah, mengatakan, pemasangan patok batas tersebut untuk mengamankan posisi batas tanah bandara yang sudah dibebaskan . “Pemasangan patok batas tanah bandara oleh BPN ini, akan ditindaklanjuti oleh pihak PT Angkasa Pura melakukan land clearing sehingga kegiatan proyek bisa segera berjalan,” kata Said Abdullah. General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudithiawan, mengatakan, ada 15 patok induk besar dan 20 patok antara yang mengunci posisi 101,1 hektare (Ha) lahan yang sudah dibebaskan. “Patok ini sebagai bukti fakta dan legalitas tanah yang sudah dibebaskan dan dikuasai bandara. Nantinya ini sebagai dasar kegiatan selanjutnya untuk pekerjaan pengembangan bandara, land clearing yang menunggu pemenang pelaksana proyek,” kata Handy. Data sumber PT Angkasa Pura (AP), penyelesaian pembebasan lahan berdasarkan inventarisasi BPN Banjarbaru seluas 101,1 Ha terdiri atas 98,13 Ha lahan masyarakat. Masing-masing terdiri atas 77,99 Ha melalui P2T 76,91 Ha dan ex officio 1,08 Ha.

Kemudian seluas 20,14 Ha melalui konsinyasi 19,27 Ha dan tambahan konsinyasi 0,87 Ha di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. Selain itu, 2,59 Ha lahan fasum dan fasos Pemko Banjarbaru dan 0,38 Ha hibah lahan fasum sisa hasil inventarisasi P2T dari Pemko Banjarbaru kepada AP1. Sebelumnya, permasalahan pelaksanaan konsinyasi di PN Banjarbaru termohon konsinyasi tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sepakat harganya. Tanah termohon konsinyasi hanya sebagian kena pembebasan, sehingga warga keberatan untuk menyerahkan bukti asli suratnya. Selain itu, terdapat sebagian milik termohon konsinyasi yakni tanaman, rumah tidak masuk dalam daftar ganti rugi yang diserahkan di PN Banjarbaru. Masalah lainnya, tanah termohon konsinyasi tumpang tindih. Nama yang tertera di Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Tanah, Sporadik tidak sesuai dengan yang menerima. Tanah termohon konsinyasi tidak masuk dalam daftar ganti rugi yang diserahkan di PN Banjarbaru.

Read More

Terminal Temporary Syamsudin Noor Dioperasionalkan Februari 2016

BANJARBARU - Masyarakat pengguna Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjabaru, dalam sebulan ke depan bakal menikmati perubahan suasana di terminal keberangkatan dan terminal kedatangan. Pada Februari 2016 mendatang, terminal sementara (temporary) Bandara Syamsudin Noor sebelum terbangun bandara internasional, akan diresmikan mulai operasionalnya.

Terminal termporary ini lebih luas dan rute penerbangan yang dilayani tak hanya penerbangan domestik tapi juga internasional. Sebelumnya, terminal keberangkatan maupun kedatangan terpisah, kini disatukan menjadi terminal keberangkatan.

Untuk terminal kedatangan penumpang, didirikan bangunan baru di area eks kantor PT Angkasa Pura (AP). Pembangunan di atas tanah seluas 2.600 meter persegi, telah berlangsung sejak tiga bulan lalu.

General Manager (GM) PT Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan, saat ini pihaknya melakukan koordinasi kerja sama dengan seluruh instansi terkait penyelenggaraan penerbangan internasional.

“Instansi terkait seperti imigrasi, beacukai, karantina, KKP, kita siapkan agar bertempat di bandara, sehingga penyelenggaraan pelayanan penerbangan internasional dapat lebih terlayani secara fokus dan cepat. Tak hanya untuk umrah dan haji,” kata Handy.

Selama ini, memang ada, tapi masih kondisional saat musim Haji.

“Berikutnya instansi terkait penerbangan internasional akan selalu stanby pelayanan di bandara,” katanya.

Untuk operasional bandara temporary yang melayani penerbangan internasional, pihaknya telah mengajukan surat penyelenggaraan penerbangan internasional.

“Kita meminta permohonan untuk verifikasi bandara temporary kepada Kementerian Perhubungan. Kita masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinilai memenuhi, bisa operasional. Targetnya Februari ini sudah mulai operasional,” katanya.

 

 

 

 

 

Read More

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Siap Diperluas Bulan Maret Mendatang

Banjarmasin – Angkasa Pura I memastikan akan melakukan proses pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada bulan Maret mendatang. Saat ini, BUMN pengelola bandara tersebut telah siap membayar sisa ganti rugi tanah yang belum dibebaskan sebesar Rp 20 miliar.

“Angkasa Pura I sudah selesai membayar ganti rugi lahan sehingga pembangunan fisik yang menandai pengembangan bisa dimulai Maret 2016,” ujar GM Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudhitiawan di Banjarbaru, Senin (04/01) seperti dilansir Antara.

Menurut Handy, dana tersebut berasal dari Angkasa Pura pusat dan merupakan dana tambahan sebesar Rp 8,6 miliar untuk membayar 13 bidang yang belum diukur dan membayar fasum serta fasos Rp 13,5 miliar.

“Dananya sudah disiapkan Angkasa Pura pusat dan kami segera meminta agar dananya dicairkan. Diperkirakan dalam minggu ini dananya cair sehingga bisa dibayarkan,” jelasnya.

Handy mengatakan, jika pembayaran sisa tanah tersebut telah dilakukan, maka total lahan tersedia untuk pengembangan bandara tersebut akan mencapai 100 hektar. Menurutnya, apabila penawaran lelang dimulai pada Januari 2016 dan selama 45 hari diperkirakan ada pemenang, maka pembangunan fisik bandara bisa mulai dikerjakan.

“Makanya kami berani menyatakan pembangunan fisik bisa dimulai pada triwulan pertama 2016 sekitar bulan Maret karena sudah ada pemenang lelangnya,” ucapnya.

Pengembangan bandara yang terletak di Kota Banjarbaru itu terbagi dalam dua paket, yakni paket I pembangunan terminal dan paket II untuk pembangunan fasilitas pendukung dengan total dana sebesar Rp 2,3 triliun.

 

 

 

 

Read More

Bandara Kurang Layak Penerbangan Banjarmasin Jeddah Tertunda

BANJARMASIN – Warga Banjarmasin harus menunda mimpinya merasakan penerbangan dengan Garuda Indonesia ke Jeddah. Pasalnya, Garuda menunggu perluasan Bandara Syamsudinnoor.

GM BO Banjarmasin Cecep Budiman mengatakan, rute Banjarmasin-Jeddah diharapkan bisa terealisasi pada 2017 mendatang. Syaratnya, Bandara Syamsudinnoor lebih bagus dari saat ini.

Menurut Cecep, kondisi Bandara Syamsudinnoor saat ini masih kurang layak untuk penerbangan dengan airbus. Sebab, kapasitas airbus mencapai 400 penumpang sehingga memerlukan bandara yang luas.

"Memang untuk haji masih bisa Banjarmasin-Jeddah karena bagasi langsung diterima di asrama haji, kalau berharap pada conter bagasi yang ada di bandara, maka bisa dibayangkan antrenya yang panjang," ucap Cecep, Selasa (8/12) kemarin.

"Mudah-mudahan 2017 kondisi bandara sudah bagus, sehingga kami bisa merealisasikan rute Banjarmasin-Jeddah," tegas Cecep.

 

 

 

 

Read More

Bandara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Senin, 18 Mei 2015, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) renovasi Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru.

Namun, hingga kini, proyek pembangunan dengan anggaran Rp 2,3 triliun itu belum juga dimulai.

Harapan besar warga Kalsel memiliki bandara yang representatif, nyaman dan indah, paling lambat pada 2017 berubah menjadi keraguan.

Apa kendalanya? Aral yang menghambat ternyata adalah belum beresnya proses pembebasan lahan warga yang terkena proyek pengembangan bandara. Padahal upaya pembebasan sudah dilakukan sejak 2012.

Dari target seluas 102,2 hektare, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang merupakan tim gabungan Pemprov, Pemko Banjarbaru dan PT Angkasa Pura I, baru bisa membebaskan 81,8 hektare.

Dana yang telah disalurkan sebagai ganti rugi kepada pemilik lahan sebesar Rp 239,5 miliar. Pembayaran berlangsung dalam 31 tahap, sejak Mei 2012 hingga Januari 2014.

Read More

Sudah Enam Bulan Proyek Bandara Syamsuddin Noor Belum Juga Jalan

BANJARMASIN - Ground breaking atau peletakan batu pertama pengembangan bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan telah dilakukan Wapres RI Jusuf Kalla sejak Senin (18/5/2015) lalu.

Namun kenyataannya, hingga saat ini di lokasi pelaksanaan ground breaking sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas proyek yang dilakukan.

Bahkan di lokasi yang masuk dalam kawasan pengembangan bandara, masih ada beberapa warga yang bertahan menempati rumahnya.

Selain itu, di beberapa lokasi terdapat patok dan pagar dengan tulisan bawasannya tanah tersebut belum dibebaskan, lengkap dengan nama pemilik tanah.

Asep Abdurahman (56) salah satu warga yang saat ini memilih bertahan menempati rumahnya mengungkapkan, akan tetap bertahan hingga ada kepastian terkait masalah harga pembebasan tanah.

"Setelah groundbreaking kami selalu proaktif untuk menanyakan masalah ini ke Pemko Banjarbaru maupun kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tapi tidak ada tanggapan," ungkapnya, saat ditemui di rumahnya, Rabu (11/11/2015)

Dikatakannya, dirinya dan warga lainnya yang belum sepakat dengan harga pembebasan tanah, sama sekali tidak bermaksud menghambat terlaksananya pembangunan bandara.

"Kami menginginkan pengukuran ulang dan harga tanah dinaikkan sesuai kondisi saat ini. Karena proses ini sudah berjalan selama lima tahun. Tentunya harga jual tanah juga sudah berbeda. Jangan sampai setelah pindah dari sini kami malah terpuruk.Karena seperti yang sudah-sudah banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

 

 

 

 

Read More

Bandaraku Mengambang di Udara

SUDAH berbulan-bulan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pengembangan Bandar Udara (Bandara) Syamsudin Noor Banjarmasin yang berada di Kota Banjarbaru, dilaksanakan. Tidak tanggung-tanggung, prosesi yang dilaksanakan persisnya pada 18 Mei 2015 itu, langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tapi apa kabarnya hingga hari ini? Jangankan bekerja, tanda-tanda akan beraktivitas saja belum ada di lokasi tersebut. Padahal, ketika peletakan batu pertama itu dilaksanakan, beribu harap tertanam di hati warga Kalimantan Selatan.

Harapan ingin memiliki bandara yang lebih bagus, refresentatif paling lambat pada 2017. Karena hingga saat ini Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin boleh dibilang kalah dengan Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan kalah jauh dengan Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Jangan-jangan dalam waktu dekat pun akan ‘dibalap’ Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Belum jelasnya pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Apakah gerangan yang terjadi?

Jika menelusuri alasan demi alasan yang dikemukakan, baik oleh Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor maupun instansi terkait di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru, masalah pembebasan lahan menjadi batu sandungan utama. Upaya pembebasan lahan sendiri bukan perkara baru. Sudah tiga tahun! Tepatnya dimulai sejak 2012.

Dari target seluas 102,2 hektare, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang merupakan tim gabungan Pemprov, Pemko Banjarbaru dan PT Angkasa Pura I, baru bisa membebaskan 81,81 hektare. Dana yang telah digelontor untuk ganti rugi juga tidak sedikit, Rp 239,5 miliar. Lalu apanya lagi yang salah?

Sampai sekarang ada sejumlah warga masih bertahan karena merasa nilai pembebasan ganti rugi terlalu rendah. Lahan yang belum dibebaskan karena faktor ini seluas 11,04 hektare yang berada di Kelurahan Syamsudin Noor dan Guntung Payung, Kota Banjarbaru.

Apa yang dilakukan pemerintah daerah sebagai solusinya? Lagi-lagi pemerintah daerah melalui Pemko Banjarbaru masih sebatas membentuk tim percepatan. Melibatkan pemko, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Angkasa Pura dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Sebenarnya duduk berunding memang sebuah pilihan yang bijak, dalam upaya mencapai musyarawah untuk mufakat guna menyelesaikan masalah. Tapi tentu ini saja tidak cukup. Perlu sebuah ketegasan. Tegas dalam bertindak.

Berkaca pada pembebasan lahan di sejumlah daerah di Indonesia, sinergi berbagai unsur di pemerintahan dengan melibatkan TNI-Polri sangat efektif. Semangatnya tentu saja bukan mengedepankan langkah refresif berupa tindakan fisik. Melainkan lebih mengutamakan persuasif atau pendekatan.

Jika dilandasi nawaitu, niat yang baik berpedoman pada asas keterbukaan, transparansi, penyelesaian dengan cara damai bukan keniscayaan. Jika landasan ini sudah dilakukan oleh pelaksana dan pengambil kebijakan, bukan tidak mungkin masyarakat pun akan luluh. Kalau keterbukaan itu sudah dilakukan, tapi ada saja warga yang bandel, ini hanyalah sebuah kerikil kecil. Tak perlu takut untuk ‘meminggirkannya’.

Tapi jika landasan transparan itu tidak menjadi pijakan, jangan harap dan jangan paksa masyarakat mengikuti maunya pengambil kebijakan.Karena jauh di lubuk hati masyarakat, mereka pun menginginkan memiliki bandara yang indah, bagus, refresentatif. Sebagaiaman asa mereka saat groundbreaking dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (*)

 

 

 

 

Read More

Sudah Enam Bulan, Proyek Bandara Syamsuddin Noor Belum Juga Jalan

BANJARMASIN - Ground breaking atau peletakan batu pertama pengembangan bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan telah dilakukan Wapres RI Jusuf Kalla sejak Senin (18/5/2015) lalu.

Namun kenyataannya, hingga saat ini di lokasi pelaksanaan ground breaking sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas proyek yang dilakukan.

Bahkan di lokasi yang masuk dalam kawasan pengembangan bandara, masih ada beberapa warga yang bertahan menempati rumahnya.

Selain itu, di beberapa lokasi terdapat patok dan pagar dengan tulisan bawasannya tanah tersebut belum dibebaskan, lengkap dengan nama pemilik tanah.

Asep Abdurahman (56) salah satu warga yang saat ini memilih bertahan menempati rumahnya mengungkapkan, akan tetap bertahan hingga ada kepastian terkait masalah harga pembebasan tanah.

"Setelah groundbreaking kami selalu proaktif untuk menanyakan masalah ini ke Pemko Banjarbaru maupun kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tapi tidak ada tanggapan," ungkapnya, saat ditemui di rumahnya, Rabu (11/11/2015)

Dikatakannya, dirinya dan warga lainnya yang belum sepakat dengan harga pembebasan tanah, sama sekali tidak bermaksud menghambat terlaksananya pembangunan bandara.

"Kami menginginkan pengukuran ulang dan harga tanah dinaikkan sesuai kondisi saat ini. Karena proses ini sudah berjalan selama lima tahun. Tentunya harga jual tanah juga sudah berbeda. Jangan sampai setelah pindah dari sini kami malah terpuruk.Karena seperti yang sudah-sudah banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

 

 

 

 

Read More

Sekda dituntut 10 tahun

Banjarmasin : Sekda Banjarbaru non aktif yang didakwa terlibat kasus korupsi pengembangan perluasan lahan bandara Syamsudin Noor Banjarbaru oleh jaksa penuntut umum di tuntut hukuman selama 10 tahun penjara.

Pada sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Abdul Siboro SH dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Abdul Wahid SH menuntut Syahriani Syahran sekda non aktif kota Banjarbaru yang didakwa terlibat kasus korupsi perluasan lahan bandara syamsudin noor banjarbaru dengan tuntutan 10 tahun penjara denda Rp. 300 juta subsider 6 bulan penjara, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 16,9 miliar.

Seusai sidang, Sekda Banjarbaru non aktif Syahriani Syahran menanggapi tuntutan dari jaksa tersebut kepada sejumlah awak media menyatakan, bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan adalah tidak benar sebab ia merasa tidak bersalah dalam kasus ini.

" Dalam perhitungan ganti rugi tanah jaksa tidak berhak menghitung kerugian negara, yang berhak hanyalah BPK, bukan penyidik ekjaksaan," ungkap Syahriani Syahran di Banjarmasin (27/5/2015)

Sementara itu, Safli Sanjaya dari kalangan swasta yang juga terlibat dalam kasus ini dituntut hukuman selama 12 tahun penjara dengan Rp. 300 juta subsider 6 bulan penjara dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6,9 miliar, sementara Eko Widyawati karyawan Badan Pertanahan Nasional BPN dituntut hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara, denda Rp. 300 juta subsider 1,9 tahun penjara dan diharuskan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 6 miliar.

Read More

Peresmian pengembangan bandara

Banjarbaru: Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Senin (18/5/2015) besok dijadwalkan meresmikan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang ditandai peletakan batu pertama pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Supian AH di Banjarbaru mengatakan, peletakan batu pertama (groundbreaking) Bandara Syamsudin Noor dijadwalkan pukul 14.25 Wita.

"Wapres dijadwalkan tiba pukul 13.30 Wita dan setelah rangkaian acara seremonial beliau menekan tombol sirine pukul 14.25 Wita tanda dimulainya pembangunan," ujarnya, di Banjarbaru, Minggu (17/5/2015).

Ia mengatakan, kedatangan wapres yang hanya mengikuti acara sekitar tiga jam di lokasi didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama Angkasa Pura I Tomy Soetomo.

Selain itu, didampingi Gubernur Kalsel Rudy Ariffin yang diagendakan bersama Menhub menandatangani perjanjian pengakhiran sewa lahan dan jual beli aset Pemprov Kalsel.

"Usai peletakan batu pertama, wapres meninjau Mini Expo di lokasi groundbreaking dan direncanakan mengunjungi gudang PMI Regional Kalimantan," ungkap kadishub.

Namun, kata dia, kunjungan wapres ke gudang Palang Merah Indonesia Regional Kalimantan yang berjarak hanya ratusan meter dari lokasi acara bersifat tentatif (belum pasti).

"Kunjungan ke gudang PMI hanya bersifat tentatif, kami menyediakan waktu karena beliau Ketua Umum PMI sehingga bisa jadi berkunjung, tetapi bisa juga tidak," ucapnya.

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Kota Banjarbaru sekitar 24 kilometer arah barat Kota Banjarmasin bertujuan meningkatkan pelayanan.

Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo melalui Corporate Secretary Farid Indra Nugraha mengatakan, kapasitas penumpang dan kualitas pelayanan akan semakin meningkat.

"Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan diharapkan mampu memacu perkembangan perekonomian aktivitas bisnis dan pariwisata Kalsel," kata Tommy.

Read More

GB tanggal 18 Mei

BANJARMASIN - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sofian AH mengatakan, groundbreaking pengembangan Bandara Syamsudin Noor bakal segera dilaksanakan.

Berdasarkan pertemuan akhir pekan dengan Wapres, Jusuf Kalla, disepakati pelaksanaan groundbreaking pada 18 Mei 2015. "Insya Allah, kemarin aku mendampingi pak Gubernur ketemu langsung pak JK," kata Sofian, Minggu (10/5/2015)

Selain melaksanakan groundbreaking, Wapres juga sekaligus langsung meninjau gudang PMI (Palang Merah Indonesia) yang lokasinya tak jauh dari sana.

Rencananya, Wapres tidak menginap di Banua. Setelah melaksanakan groundbreaking dan meninjau gudang PMI, Wapres bertolak pulang.

"Sementara pemberitahuan resminya belum. Yang pasti, ikut rombonga biasanya Menhub, Menteri BUMN. Untuk lengkapnya kita tunggu saja surat resmi SetWapres," jelas Sofian.

Pelaksanaan groundbreaking oleh Wapres sendiri beberapa kali tertunda. Setelah semua masalah beres, termasuk pembebasan lahan untuk groundbreaking

Read More

Wapres minta acara sederhana

BANJARMASIN - Akhirnya ada kepastian pelaksanaan groundbreaking (peletakan batu pertama) pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Dipastikan acara itu dilakukan pertengahan bulan ini atau pekan depan, tetapi tanggalnya masih harus disesuaikan dengan kegiatan Wapres (Wakil Presiden) Jusuf Kalla. Pasalnya, dia yang akan meresmikan acara groundbreaking tersebut.

"Untuk jadwal pastinya memang menyesuaikan agenda kegiatan Wapres. Besok (hari ini) kami akan melakukan rapat untuk memastikan waktunya," ujar Kepala Dishubkominfo Kalsel, Sofian AH, Kamis (9/4).

Dia mengungkapkan, persiapan untuk acara itu sudah dilakukan, seperti pembuatan denah dan setting kegiatan. Sesuai pesan Kalla, acara akan diadakan secara sederhana. "Itu sesuai permintaan Wapres," ucap Sofian.

Read More

peletakan batu pertama dilakukan bulan depan

KABAR menggembirakan bagi warga Kalsel. Rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah sangat lama dinantikan akhirnya segera direalisasikan. Direncanakan peletakan batu pertama dilakukan bulan depan oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Kenapa kita sebut sangat menggembirakan, karena rencana groundbreaking bandara kebanggaan warga Banua ini beberapa kali tertunda, dengan beragam alasan. Kendala terakhir adalah tanah milik TNI yang ikut terkena proyek. Namun permasalahan yang cukup pelik tersebut juga akhirnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Adalah Wakil Presiden Jusuf Kala yang memerintahkan agar segera dilakukan pemancangan batu tiang pertama pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Bahkan Kalla meminta kalau bisa pertengahan April bandara mulai dibangun.

Nilai investasi pembangunan Bandara Syamsudin Noor sekitar Rp 2 triliun. Jika sudah rampung Bandara Syamsudin Noor memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi atau lebih besar sepuluh kali lipat dibanding terminal yang ada sekarang, dan diproyeksikan bisa menampung 12 juta orang penumpang per tahun.

Sangat wajar memang Bandara Syamsudin Noor harus segera dikembangkan. Infrastruktur bandara terbesar di Kalsel dan Kalteng ini jauh dari kata layak. Bahkan boleh dibilang sangat tertinggal dibanding sejumlah bandara lain di Tanah Air.

Tengok saja Bandara Sepinggan, Balikpapan. Perbandingan bandara kedua daerah bertetangga ini sangat jauh. Boleh dibilang bagaikan bumi dan langit. Bandara Sepinggan memiliki fasilitas yang sangat mewah dan terminal yang megah, sementara Bandara Syamsudin Noor masih bergelut dengan infrastrukur yang minim dan terminal yang sempit.

Bahkan pernyataan mengejutkan terlontar dari Dirut Angkasa Pura I, Tomi Sutomo, beberapa waktu lalu. Dia mengaku ‘malu’ melihat Bandara Syamsudin Noor.

Tomi mengungkapkan Bandara Syamsudin Noor sangat tidak layak sama sekali. Dari sisi fasilitas, infrastruktur, keamanan penumpang, dan keamanan bandara.

Bahkan karena buruknya fasilitas dan pelayanan, bandara ini pernah mendapat predikat bandara terburuk di Indonesia. Tentu sebuah predikat yang sangat memalukan bagi Kalsel yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Cukup aneh, bandara yang tergolong cukup sibuk di Tanah Air ini, bahkan merupakan embarkasi haji untuk wilayah Kalsel dan Kalteng ini, pengembangnnya sangat lamban. Memang renovasi kecil sering dilakukan PT Angkasa Pura, namun upaya tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan masalah.

Selain sempitnya terminal kedatangan dan keberangkatan, permasalahan lain yang cukup pelik adalah lokasi parkir mobil yang sangat sempit. Apalagi ketika puncak lonjakan penumpang, dipastikan tak ada lahan lagi tempat yang tersisa untuk parkir kendaraan bermotor.

Semoga janji pemerintah segera membenahi Bandara Syamsudin Noor benar-benar bisa direalisasikan. Warga Kalsel sudah sangat lama merindukan memiliki bandara yang megah dan indah, sebagai kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada setiap tamu yang datang.

Kita tentu tak ingin lagi mendengar sebagai daerah yang memiliki bandara terjelek di Tanah Air. Satu-satunya cara membuang predikat tersebut adalah segera membenahi bandara yang ada sekarang.

Sebagai warga Banua, kita pun harus terlibat dalam pembangunan ini, namun bukan berarti ikut campur tangan dalam soal pembangunan. Terlibat di sini maksudnya ikut melakukan pengawasan agar pembangunan segera direaliasikan dan penyimpangan yang bisa menghembat pembangunan bisa ditekan, sehingga proyek berjalan lancar.

Jika proyek pembangunan bandara ini rampung, bukan berarti tugas kita selesai, malah jauh lebih berat yakni bersama-sama menjaganya, agar tetap nyaman dan aman. (*)

Read More

PT AP-I siapkan 2.3 T

JAKARTA – Pengembangan Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyerap anggaran sedikitnya Rp2,3 triliun. Ini untuk memenuhi ambisi PT Angkasa Pura I untuk menambah kapasitas bandara. Mulai dari terminal sampai dengan peningkatan jumlah penumpang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo mengatakan, anggaran ini sepenuhnya berasal dari AP I. Baik melalui modal sendiri maupun pinjaman komersil. Dia berharap dengan investasi sebesar ini, maka akan memberi pelayanan maksimal pengguna jasa penerbangan di daerah tersebut.

Apalagi, kata dia, dengan meningkatnya jumlah penumpang dalam kurung lima tahun terakhir. Target 12 juta penumpang per tahun pun dipatok. Ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis dunia penerbangan Indonesia dimana masyarakat setiap hari semakin menikmati jasa penerbangan.

Pertumbuhan pengguna jasa penerbangan udara di daerah ini berkembang pesat. Dalam lima tahun terakhir kata dia, meningkat pesat. “Sekarang penumpang di Kalsel sudah mencapai 3,5 juta per tahun. Kami ingin empat kali lipat dari jumlah itu. Terminal 10 kali lipat,” katanya di Kantor Wapres, Rabu, 25 Maret.

Rencananya kata dia, pembangunan bandara termasuk dengan pembebasan lahan akan memakan waktu paling lama 2,5 tahun. Tetapi pihak AP I menginginkan lebih cepat dari target itu. Apalagi, kata dia, sejauh ini sudah hampir 80 persen pembebasan lahan sudah beres. Kerjasama dengan Pemprov, AP I, TNI AU berjalan dengan baik.

“Soal harganya nanti, itu urusan kami lah. Sekarang sudah 80 persen. Jadi kalau tanah ini sudah dikuasai 80 persen rasanya kita sudah.. Jangan lupa proses pembebasan tanah sudah berjalan 2,5 tahunan. Sudah cukup lama,” katanya.

 

Read More