Cari Blog Ini

Home

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pada 2014 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi bandara internasional.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Pengembangan bandara antara lain berupa pembangunan terminal, perbaikan apron, taxi way, dan penambahan serta peningkatan landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Akibat lambannya proses pembebasan lahan masyarakat untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel harus memanggail tim terkait untuk dimintai keterangan.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Boeing 747 seri 300, kapasitas 500 seat.dipastikan tidak bisa mendarat, diperlukan runway minimal 3.500 meter, sedangkan panjang runway Syamsuddin Noor hanya 2.500 meter.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

keinginan pihak Angkasa Pura untuk membeli asset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bandara Syamsudin Noor, masih dalam pengkajian pembelian asset yang di miliki yakni berupa Apron dan beberapa lahan kosong milik Pemerintah.

Jumat, 27 Maret 2015

Syamsuddin Noor didorong jadi bandara terbaik

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mendorong pengembangan Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), agar menjadi yang terbaik di Indonesia. Diharapkan, seluruh bandara di Indonesia termasuk di Kalsel, bisa berkembang maju dan menjadi bandara terbaik di tingkat internasional.

"Pembangunan dan pengembangan Bandara Syamsuddin Noor bukan wewenang kementerian (Perhubungan). Namun soal izin memang ada di Kemenhub dan itu masalah gampang," kata Jonan dalam acara ramah tamah dengan unsur Muspida Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di Graha Abdi Persada, Banjarmasin, Jumat (20/3/15) malam.

Untuk saat ini, Bandara Syamsuddin Noor yang terletak di Landasan Ulin, Banjarbaru, sudah tidak layak lagi dinyatakan sebagai bandara nasional. "Memang Bandara Syamsuddin Noor sudah tidak layak lagi sebagai bandara nasional apalagi internasional," ujarnya.

Sehingga, langkah PT Angkasa Pura mengembangkan Bandara Syamsuddin Noor menjadi Bandara berkelas internasional harus secepatnya diupayakan. Bahkan sudah direncanakan alokasi dana sebesar Rp2 triliun. "Memang direncanakan andara Syamsuddin Noor akan menjadi bandara terbaik di Indonesia," tegasnya.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menambahkan, pengembangan Bandara Syamsuddin Noor masih terus diupayakan. Kini salah satu kendalanya pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.

"Kalau Bandara di Balikpapan Kaltim itukan luas lahannya sekitar 1.100 hektare, Bandara Syamsuddin Noor ini luas lahannya sekitar 1.300 hektare. Ini sangat memungkinkan nantinya bandara ini menjadi terbesar di Indonesia, cuma perlu waktu saja lagi mewujudkannya," urai Rudy.

 

Areal TNI Dihibahkan Untuk Bandara Syamsudin Noor

Pemerintah akan menghibahkan sebagian areal TNI Angkatan Udara di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan kepada pemerintah provinsi Kalsel untuk memperlancar pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan selama ini terjadi pencatatan ganda (double accounting) atas areal tersebut antara Pemprov Kalsel dengan TNI AU. Dengan kondisi tersebut, pembebasan lahan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) terhambat. 

 

"Nanti dihibahkan, tidak ada doubel accounting lagi kan. Nanti pemda jual tanahnya ke Angkasa Pura I," katanya seusai rapat di kantor Wakil Presiden, Rabu (25/3). 

 

Menurutnya, hibah tersebut akan diproses setelah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menerima surat dari TNI AU untuk menghapus areal di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru dari daftar aset negara. Setelah dipelajari, Kemenkeu akan menghapus areal tersebut dari daftar aset negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. 

 

Setelah dihapus dari daftar aset negara, pemerintah akan menghibahkan lahan tersebut kepada Pemprov Kalimantan Selatan, agar proses jual-beli lahan dengan AP I dapat diselesaikan. 

 

"Surat dari TNI AU bisa besok pagi, disetujui wapres cepat saja. Pemberian hibah juga cepat, penghapusan juga cepat, hari itu bisa juga. Tadi Pak Wapres minta dua minggu selesai," tuturnya. 

 

Mardiasmo menambahkan setelah menyelesaikan jual beli dengan BUMN pengusahaan bandara di Tanah Air, Pemprov Kalsel wajib memberikan kompensasi kepada TNI AU. Kompensasi tersebut berupa hibah tanah yang nilainya setara dengan lahan yang dihibahkan pemerintah untuk areal Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. 

 

Saat ini luas areal Bandara Syamsudin Noor mencapai sekitar 257 hektare dan akan diperluas menjadi 1.300 ha. Sebagian areal diketahui adalah milik Pemprov Kalsel, TNI AU, dan masyarakat. Namun Mardiasmo tidak menyebutkan berapa luas areal yang dihibahkan kepada Pemprov Kalsel. 

 

"Nanti ada operation appraisal yang independen. Jadi kita tidak pakai tukar guling, kita saling menghibahkan saja. AP juga sudah bisa jalan groundbreaking, karena sudah miliknya," kata Mardiasmo. 

 

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menambahkan pemprov segera mencari lokasi lahan untuk mengkompensasi lahan negara yang dihibahkan untuk pembangunan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. 

 

"Kita belum menentukan lokasinya, yang penting pekerjaan bisa dikejar," ujarnya. 

 

Kamis, 26 Maret 2015

Aset TNI AU akan menjadi aset negara

Permasalahan lahan milik TNI Angkatan Udara yang sempat menjadi penghambat pelebaran Bandara Syamsuddin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akhirnya menemui titik temu. Pemerintah akan menarik aset TNI AU tersebut untuk kemudian menjadi aset negara.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, tanah tersebut nantinya tercatat dalam daftar Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai aset negara. Nantinya, aset tersebut dihibahkan pada Pemerintah Daerah sekitar untuk kemudian dibeli oleh PT Angkasa Pura (AP) I sebagai pengelola bandara. "Nanti jangan dihibahkan, sehingga tidak ada pembukuan ganda (double accounting) lagi. Dari Pemda, tanahnya dijual ke AP I," kata Mardiasmo ditemui usai rapat pengembangan bandara di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).

Seperti dirilis metrotv.com, Mardiasmo mengemukakan proses penyelesaian ini secepatnya dilakukan. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar dua minggu prosesnya tuntas. Kementerian Keuangan sendiri saat ini sedang menunggu surat dari TNI AU yang menjelaskan pengembalian lahan pada negara, untuk kemudian dipelajari.

"Yang segera harus dilakukan ialah AU menyerahkan surat kepada Kemenkeu, Kemenkeu akan memberikan persetujuan untuk dihibahkan ke pemda sehingga AU menghapus asetnya," ujar dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, nantinya uang hasil penjualan lahan tersebut digunakan untuk mencarikan lahan pengganti bagi TNI AU. Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini menegaskan penggantian lahan ini berdasarkan nilai aset yang dijual, bukan berdasarkan luas lahan.

"Ada kewajiban dari pemda untuk menyediakan tanah yang setara nilainya dengan yang dihibahkan tadi ke Angkatan Udara. Pokoknya nilainya. Kalau berdasarkan luas, nanti ganti lahannya di hutan, bagaimana? Intinya bukan tukar guling, " pungkasnya

Pelebaran segera dilakukan

Pemerintah menjadwalkan pelebaran Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan segera dimulai. Ditargetkan, pertengahan April nanti sudah dimulai konstruksinya atau groundbreaking.

"Yang pertama hasil rapat, Bapak Wakil Presiden memutuskan untuk segera bandara di Banjarbaru, Syamsuddin Noor mulai dibangun. Kalau bisa di pertengahan April, groundbreaking di pertengahan April. Jadi (ini) kesepakatan antara TNI AU, (Pemda) Kalimantan Selatan dan Angkasa Pura I," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengatakan nilai investasi yang digelontorkan untuk pelebaran bandara ini kurang lebih Rp 2,3 triliun. Bandara Syamsudin Noor yang telah dilebarkan nantinya bisa menampung kurang lebih 12 juta per tahun.

"Bandara ini terminalnya akan meliputi sekitar 110.000 meter persegi untuk menampung 12 juta penumpang per tahun," ujar Tommy.

Mengenai pembebasan lahan bandara yang masih menjadi masalah, Jonan memastikan persoalan tersebut sudah selesai. "Sudah, sudah disepakati kok," ucap dia.

Rencana pelebaran Bandara Syamsudin Noor ini meleset dari target awal. Pelebaran bandara ini sudah direncanakan dimulai pada akhir tahun lalu. Namun, rencana itu tertunda karena kendala pembebasan lahan.

Pengembangan bandara akan memberi dampak perkembangan ekonomi

Jakarta - Bandara Syamsuddin Noor, Banjar Baru, Kalimantan Selatan akan segera dikembangkan pada pertengahan April 2015. Pengembangan bandara ini menghabiskan dana sekitar Rp 2,3 triliun.

Hal itu merupakan hasil rapat yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksama Madya TNI Ade Supendi, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo, dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo menjelaskan, pengembangan ini akan memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Bila sudah selesai, diharapkan akan memberi dampak positif bagi ekonomi regional.

"Ini seperti telur dan ayam, dengan dibangunnya bandara, ekonomi regional berkembang," jelas Tommy, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Tommy menuturkan, nilai investasi pembangunan bandara tersebut mencapai Rp 2,3 triliun. Bandara ini akan memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi dari 10 ribu meter yang ada, sehingga diproyeksikan dapat menampung penumpang hingga 12 juta orang tiap tahunnya.

"Jadi kita ingin bangun 10 atau 11 kalinya. Bisa muat untuk, sekarang penumpang di Banjarmasin sekitar 3,5 juta penumpang per tahun. Kita akan buat kapasitasnya 4 kalinya, tapi terminalnya bisa 10 kalinya," kata Tommy.

Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor sebelumnya terhalang karena kendala pembebasan lahan. Namun, saat ini pembebasan yang sudah berjalan hingga 2,5 tahun ini pun telah mencapai 80 persen. Sedangkan, sisa lahan yang belum dibebaskan akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme kompensasi.

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin menambahkan, masalah pembebasan lahan selama ini terjadi karena adanya salah paham terkait status lahan. Rudy menuturkan, TNI AU mencatat lahan tersebut sebagai investaris kekayaan negara, sedangkan pemda mencatat lahan sebagai kekayaan daerah.

"Sekarang ada kesepahaman, TNI AU akan meminta kepada kementerian keuangan untuk menghapus dari aset inventaris kekayaan negara, kemudian nanti pemda memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu untuk dipergunakan untuk kegiatan personelnya," kata Rudy.

Namun, setelah pertemuan ini dilakukan, kesalahpahaman antara sejumlah pihak itu pun telah diselesaikan. Menteri Perhubunan Ignasius Jonan menuturkan, saat ini sudah ada kesepakatan antara TNI AU, warga Kalimantan Selatan dan AP I.

"Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk segera bandara di Banjar Baru Syamsuddin Noor mulai dibangun, kalau bisa di pertengahan April. Groundbreakinglah di pertengahan April. Jadi sudah ada kesepakatan antara TNI AU, warga Kalsel, dan AP I," tandas Jonan.

Wapres minta bandara syamsudin noor segera dibangun.

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan berdasarkan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya Ade Supandi dan Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Tommy Soetomo, diperintahkan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Syamsuddin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) segera dilakukan.

"Hasil rapat, bapak wakil presiden memutuskan untuk segera Bandara Syamsuddin Noor mulai dibangun. Kalau bisa di pertengahan April ini," kata Jonan di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3).

Oleh karena itu, Tommy menambahkan, ground breaking mulai dilaksanakan pada April 2015. Dengan investasi sekitar Rp 2,3 triliun.

Dengan pembangunan tersebut, menurut Tommy, Bandara Syamsuddin Noor nantinya akan berdiri di atas tanah sekitar 110.000 meter persegi sehingga bisa menampung sampai 12 juta penumpang per tahun.

"Sekarang ini kan bangunan terminalnya hanya 10.000 penumpang. Jadi, kita ingin bangun 10 sampai 11 kalinya sehingga bisa muat 4 kali dari penumpang saat ini, yaitu sekitar 3,5 juta penumpang per tahun," kata Tommy.

Pembangunan tersebut, lanjutnya, diharapkan akan selesai dalam waktu 2,5 tahun.

Seperti diketahui, pembangunan Bandara Syamsudin Noor seharusnya dilaksanakan sejak 2012. Tetapi, karena adanya berbagai kendala seperti pembebasan lahan masyarakat dan hibah lahan ke TNI AL, pembangunannya diundur menjadi akhir 2014.

Rencana itu ditetapkan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan masyarakat dengan sistem konsinyasi, yaitu menitipkan dana pembebasan ke pengadilan.

Namun, groundbreaking tahap pertama yang seharusnya dilaksanakan pada 25 September 2014 dengan dana sekitar Rp 900 miliar itu batal dilaksanakan.

Minggu, 22 Maret 2015

Dirut Malu

Pernyataan mengejutkan terlontar dari Dirut Angkasa Pura I, Tomi Sutomo. Ketika memberikan sambutan di Graha Abdi Persada, ia melontarkan ungkapan 'malu' akan bandara Syamsudin Noor.

Dalam sambutannya ia mengungkapkan bandara Syamsudin Noor sangat tidak layak sama sekali. Dari sisi fasilitas, infrastruktur, keamanan penumpang, dan keamanan bandara.

"Malu terminalnya kaya itu," lontarnya, Jumat (20/3/2015) malam.

Buruknya kondisi bandara, jelasnya, membuat luasan terminal tidak memadai, servis juga tidak memadai, keamanan penumpang dan keamanan bandara jadi 'mengerikan'.

Jika permasalahan selesai, minggu depan ditargetkan lelang pembangunan fisik bandara dimulai. Dengan begitu, bisa mewujudkan impian Kalsel. Bandara lebih luas 10 kali lipat.

"Biaya sudah disiapkan Rp 2 triliun dari dana korporasi Angkasa Pura," ucapnya.