Cari Blog Ini

Home

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pada 2014 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi bandara internasional.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Pengembangan bandara antara lain berupa pembangunan terminal, perbaikan apron, taxi way, dan penambahan serta peningkatan landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Akibat lambannya proses pembebasan lahan masyarakat untuk pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel harus memanggail tim terkait untuk dimintai keterangan.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Boeing 747 seri 300, kapasitas 500 seat.dipastikan tidak bisa mendarat, diperlukan runway minimal 3.500 meter, sedangkan panjang runway Syamsuddin Noor hanya 2.500 meter.

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

keinginan pihak Angkasa Pura untuk membeli asset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bandara Syamsudin Noor, masih dalam pengkajian pembelian asset yang di miliki yakni berupa Apron dan beberapa lahan kosong milik Pemerintah.

Kamis, 21 Agustus 2014

Mengubah wajah kalsel layaknya intan mtp

Mengubah Wajah Kalsel Layaknya Intan Martapura -

Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (14/8) ini genap berusia 64 tahun, beragam keberhasilan pembangunan di segala bidang telah dicapai, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah yang naik signifikan dari Rp800 miliar kini mencapai Rp5 triliun.

Di samping itu pembangunan infrastruktur dan perekonomian di provinsi ini maju cukup

Sesuai dengan usianya, provinsi ini juga dikenal sebagai provinsi yang telah cukup matang dalam berpikir dan bersikap, yang ditandai dengan kondisi keamanan yang selalu terjaga dan situasi daerah yang cukup

Situasi kondusif tersebut juga tercermin dari sikap kepemimpinan Gubernur Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan yang selalu terlihat harmonis dalam mengayuh roda pemerintahan dan berbagi tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

Ya...keharmonisan kedua pemimpin tersebut, mampu menjadi kekuatan positif terhadap kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya, hingga membuat suasana Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang nyaris tidak pernah terjadi keributan sebagaimana di daerah lain.

Kalaupun ada gejolak di masyarakat, seluruh SKPD terkait, bersama Muspida bergerak cepat untuk segera mencarikan solusinya.

Jaminan keamanan di daerah dan situasi yang selalu kondusif tersebut, menjadi berkah bagi seluruh warga Kalimantan Selatan, bagaimana tidak kini pertumbuhan ekonomi melaju pesat, bahkan Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan (Kalsel) selama 2009-2010, diperkirakan tumbuh antara 5,3 - 6,0 persen atau jauh lebih tinggi dibanding prediksi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,3 persen.

Kini penduduk miskin Kalsel paling kecil ke tiga nasional setelah DKI dan Bali.

Investasi nasional maupun internasional juga terus berdatangan, untuk membangun berbagai industri pertanian, pangan, olahan dan industri sekala besar lainnya.

Hanya dalam waktu lima tahun, tidak kurang dari 20 industri minyak sawit mentah (CPO) telah berdiri di beberapa daerah di Kalsel, industri baja, sarung tangan, kelapa sawit, minyak goreng, semen dan lainnya.

Dalam waktu singkat, Kalsel ibarat gula yang mampu menarik ribuan semut untuk datang ke daerah yang kini terus bergeliat untuk meningkatkan kemampuan berbagai sektor

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup sempat tersebut, disadari penuh oleh dua Rudy, sebutan bagi dua pemimpin Kalsel yaitu Gubernur Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan, haruslah dimbangi dengan laju pembangunan infrastruktur yang cepat

Salah satunya adalah pembangunan Bandara Syamsudin Noor, yang merupakan fasilitas pintu masuk dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan.

"Ibarat manusia, Bandara Syamsudin Noor adalah wajahnya, dan kita harus mempercantik wajah Kalsel tersebut untuk memberikan kesan pertama yang baik pula bagi warga yang datang ke daerah ini," kata Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Apalagi, saat ini kondisi bandara kebanggaan warga Kalsel tersebut sudah tidak sesuai dengan kapasitas penumpang, dan fasilitas juga sudah sangat tidak memadai.

Mengubah wajah Kalimantan Selatan menjadi lebih cantik, adalah salah satu target dan program yang kini terus diupayakan sejak kepemimpinan Gubernur Rudy Ariffin bersama Wakil Gubernur Rudy Resnawan sejak mereka terpilih pada pemilukada tahun

Keinginan kuat mengubah wajah provinsi kaya sumber daya alam ini, karena berbagai fasilitas dan infrastruktur Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai daerah penghasil batu bara terbesar ke dua nasional, jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.

"Kita ingin Bandara Syamsudin Noor dibangun seperti bandara-bandara di kota besar lainnya, sehingga begitu orang masuk Kalsel, sudah bisa merasakan keindahan daerah yang kaya dengan kearifan budaya dan alamnya," katanya.

Setelah melewati berbagai rintangan dan persoalan, mulai dari belum tersedianya dana pembangunan, ganti rugi lahan serta persetujuan dari pemerintah pusat, diakhir menjelang masa jabatan Dua Rudy, mimpi tersebut akan segera terwujud.

Pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Kota Banjarbaru, segera mewujudkan pembangunan untuk mengubah "wajah Kalimantan Selatan layaknya Kilauan Intan Martapura diantara berkeloknya Sungai

Bandara Syamsudin Noor akan dibangun dengan desain Intan Martapura dan dengan berhiaskan jukung di sisi-sisinya, yang melambangkan kekayaan alam Kalsel dan keindahan budaya daerah ini.

Pembangunan Bandara

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengungkapkan, investasi pembangunan Bandara Syamsudin Noor tersebut diproyeksikan mencapai Rp1,5 triliun, dan khusus untuk konstruksi pada 2014 ini direalisasikan Rp200 miliar.

Bukan hanya Bandara Syamsudin Noor, dalam rangka meningkatkan transportasi udara bagi warga Kalsel, juga dilakukan pembangunan bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabaru dan pengembangan Bandara Warukin Kabupaten Tabalong.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan Akhmad Munir mengungkapkan, bangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin nantinya akan dibangun layaknya berlian yang merupakan ikon dan simbol kekayaan daerah ini.

"Bandara Syamsudin Noor nantinya akan menjadi bandara yang cukup megah dan indah, bila dilihat dari atas, bangunannya layaknya sebuah intan," kata Akhmad di

Saat ini, tambah dia, pengembangan bandara tersebut sudah dimulai dengan pembenahan berbagai fasilitas yang ada, antara lain perluasan lahan parkir dan terminal

Bila seluruh pembangunan selesai, kata dia, Bandara Syamsudin Noor akan menjadi bandara yang sejajar dengan bandara-bandara lain di luar daerah, dengan fasilitas yang sangat memadai.

Jumlah jemaah umroh yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin merupakan terbanyak ke dua secara nasional dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun rencana pengembangan, terminal yang sebelumnya luasnya hanya 6.641 meter persegi menjadi 125 ribu meter persegi atau bertambah hingga 1.782 persen, sedangkan kapasitas terminal sebelumnya 1,3 juta pax kini menjadi 10 juta pax atau bertambah hingga 669 persen.

Sedangkan masjid yang sebelumnya hanya 200 m2 menjadi 1.155 meter persegi, avio bridge awalnya tidak ada menjadi lima unit, check in counter sebelumnya 20 unit menjadi 40 unit, area parkir terminal sebelumnya 4.579 meter persegi menjadi 36.450 meter persegi dan kapasitas parkir sebelumnya 155 unit kini menjadi 1.164 unit.

Dari sisi udara, tambah dia, luas apron sebelumnya 51.072 meter persegi menjadi 106.972 meter persegi dan kapasitas pesawat sebelumnya hanya delapan boeing 737 menjadi 16 boeing 737.

"Bila pembangunan Bandara Syamsudin Noor ini nanti selesai, maka akan lebih besar dari Bandara Balikpapan dan sedikit lebih kecil dibanding Bali," katanya.

Adapun investasi pembangunan bandara tersebut, diproyeksikan mencapai Rp1,5 triliun dengan rincian, untuk konstruksi 2014 direalisasikan Rp200 miliar.

Keinginan kuat Pemprov Kalsel membangun Bandara Syamsudin Noor dinilai sangat wajar dan sangat layak untuk disambut seluruh pihak, karena juga berdampak langsung bagi kepentingan warga Kalsel.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, membuat kemampuan warga Kalsel untuk menunaikan ibadah haji dan umrah juga terus meningakat, sehingga hampir setiap hari, bandara tersebut penuh sesak oleh warga Kalsel yang akan ke tanah suci.

Berdasarkan data, dari PT Agkasa Pura I Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Akhmad Munir pada pertemuan dengan rombongan anggota Komisi V DPR-RI di Banjarmasin, Senin, pada tahun 2012 jumlah jemaah umroh asal Kalsel sebanyak 12.267 orang, dan 2013 meningkat menjadi 15.536 orang.

"Pada 2014 hingga bulan Juli jumlah jemaah umroh telah mencapai 11.598 orang dan diperkirakan hingga akhir tahun bisa mencapai 15 ribu orang," katanya.

Tingginya jumlah jemaah umroh tersebut, tambah dia, menjadi salah satu pendorong pengembangan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Pada tahun 2009, jumlah kedatangan penumpang di Syamsudin NOor hanya sekitar 1.005.239 orang dan keberangkatan sebanyak 1.022.686 orang, dan pada 2013 jumlah kedatangan penumpang menjadi 1.017.963 dan keberangkatan 1.930.294

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, jumlah kedatangan pesawat juga meningkat tajam, pada 2009 jumlah kedatangan pesawat 9.538 kali dan keberangkatan 9.539 kali, dan pada 2013 menjadi 16.041 kali dan keberangkatan

Terus meningkatnya jumlah penumpang dan cargo di Bandara Syamsudin Noor tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura I bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan pembangunan dan pengembangan bandara kebanggaan warga

Seharusnya pembangunan bandara sudah dilaksanakan pada 2009, namun baru dimulai pada 2010, dan pada 2014 ini baru akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan.

Selain Bandara Syamsudin Noor yang tumbuh cepat, sejak kepemimpinan Dua Rudy ini, daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi juga bisa dijangkau dengan melewati udara, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih

Infrastruktur lain

Selain pengembangan transportasi udara, Pemprov Kalsel juga mengembangkan transportasi sungai dan transportasi laut, seiring semakin meningkatnya, kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang menggunakan transporasi sungai dan laut.

Terlebih, keberadaan Sungai Barito dan sungai-sungai lainnya, menjadi tulang punggung transportasi, sehingga transportasi sungai menjadi salah satu andalan untuk melakukan transportasi dan mobilisasi terutama untuk menuju daerah pedalaman.

Pada 2014, Pemprov Kalsel mendapatkan alokasi dana penanganan jalan nasional untuk provinsi Kalimantan Selatan melalui DIPA 2014 sebesar Rp.1,015 triliun.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan kini jalan nasional dalam kondisi mantap sepanjang 861,481 km (99,47 persen), dan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 4,605 km (0,53 persen)

Beberapa proyek transportasi yang telah dan sedang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, di antaranya yaitu, jalan layang atau fly over di Jalan Nasional Gatot Subroto yang berada sejajar di atas Jalan Akmad Yani Banjarmasin yang merupakan perpotongan tidak sebidang dengan jalan gatot subroto.

Pembangunan jalan layang ini mendapat alokasi dana sebesar Rp150 miliar dengan target efektif 400,4 meter dalam jangka waktu tiga tahun anggaran yang pembiayaan akan berakhir pada 2014, dengan skema alokasi dana Dipa per tahun sebagai berikut : tahun anggaran 2012 = Rp60 miliar, tahun anggaran 2013 = Rp50 miliar, dan tahun anggaran 2014

Masa pelaksanaan pekerjaan dimulai 18 Oktober 2012 hingga 15 Desember 2014 atau 790 hari kalender.

Hingga 5 Agustus 2014, progres fisik mencapai 88,37 persen dan progres keuangan sebesar 78,23 persen.

Selanjutnya, pembangunan terminal penumpang tipe A Jalan A Yani km 17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Fungsi terminal ini adalah menaikkan dan menurunkan penumpang, dan pelayanan AKAP, AKDP, angkot dan angdes.

Namun demikian, terminal ini belum dioperasionalkan, dan jalan arah ke lingkar selatan Jalan Gubernur subardjo, masih dalam pembebasan lahan sepanjang 2 km.

Pembangunan jalan Lingkar Utara Jalan H.Syarkawi menuju Bandara Syamsuddin Noor, berupa pembuatan badan jalan, 1.250m (anggaran 2013) dan badan jalan, 1.250m (anggaran 2014), panjang keseluruhan, 2.500m (sudah tembus anggaran 2014).

Pembangunan Jalan simpang Balitra -Bandara syamsuddin noor (sebagai akses ke bandara dengan panjang keseluruhan, 5.800m (sudah tembus anggaran 2013 dan anggaran 2014 pekerjaan perkerasan dan pasangan batu.

Pembangunan jembatan Basirih, sebagai akses ke pelabuhan yang merupakan penghubung, antara Pelabuhan Trisakti yang berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor, maupun barang antarpulau dengan bundaran Liang Anggang.

Selanjutnya akan menuju ke wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalteng, serta Kaltim. Ruas jalan Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang adalah bagian dari lintas selatan provinsi Kalimantan selatan dan merupakan jalan nasionalsesuai dengan SK Menteri PU nomor 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan panjang 22,08 km yang sebelumnya merupakan bagian dari jalan provinsi./A

Senin, 18 Agustus 2014

Sidang kasus lahan bandara

Banjarbaru ( Metro Kalimantan) - Sidang kasus penipuan dan penggelapan dalam pembebasan lahan bandara Syamsuddin Noor dengan terdakwa Sapli Sanjaya dan Abdul Hadi digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru Rabu(13/08/2014).

Setelah penangguhan penahanan terhadap kedua terdakwa dikabulkan Majelis Hakim, melalui penasehat humnya terdakwa mengajukan eksepsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum Lutvi Tri Cahyanto.

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh penasehat hukum Junaidi dilakukan sekitar jam 14.00 Wita, bahwa dakwaan JPU hanya mengada ada karena tidak jelas perkaranya di ruang sidang anak di PN Banjarbaru didepan Majelis Hakim yang diketuai Tongani langsung menerima eksepsi terdakwa.

Sementara Farid Rusdi yang merupakan korban penipuan dan penggelapan dari kedua terdakwa merasa bingung padahal sebelumnya kedua terdakwa ditahan pihak pinyidik kepolisian,dan dikejaksaan pun ditahan sebelum dilimpahkan kepengadilan, eh malah mendapat penagguhan di Pegadilan Negeri Banjarbaru.

Dengan adanya penangguhan ini sangat mengecewakan pihak korban selaku pelapor di Ditkrimum Polda Kalimantan Selatan kata Farid melalui Kuasa Hukum Giyanto SH setelah sidang usai.

Menanggapi penagguhan penahanan Junaidi selaku Penasehat hukum Sapli Sanjaya dan Abdul Hadi mengatakan bahwa ini merupakan hak klien kami untuk meminta penagguhan penahanan, dan yang memutuskan penaguhan penahanan merupakan hak Majelis Hakim yang diketuai Tongani.

Soberi Humas Pengadilan Negeri Banjarbaru mengatakan juga itu merupakan wewenang dari majelis hakim dan itu merupakan hak prerogatif dari majelis hakim, keputusan hakim mutlak dilaksanakan, katanya.

Rabu, 13 Agustus 2014

DPR Prihatin Kondisi Bandara Kalsel

Rombongan komisi V DPR-RI mengkritisi kondisi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kondisinya sudah tidak memadai baik kondisi fisik bandara hingga fasilitas yang ada di dalamnya

Kunjungan kerja Komisi V DPR-RI ke Kalimantan Selatan, Senin yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasaros, guna melihat perkembangan pembangunan dan berbagai persolan terkait infrastruktur, baik jalan, fasilitas umum, pelabuhan, jembatan dan lainnya.

 

Selain itu, rombongan juga melakukan "belanja masalah" pada berbagai sektor yang menjadi lingkup kerjanya antara lain, berbagai persoalan terkait badan meteorologi dan geofisika, Basarnas dan terkait perumahan rakyat.<br><br>

"Kami ingin seluruh pihak terkait menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di daerah, untuk kami bahas dan ajukan pada APBN 2015," kata Lasaros pada pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan.

Menurut dia, pada saat kedatangan, para anggota dewan melakukan peninjauan langsung di Bandara Syamsusdin Noor, dan sudah selayaknya bandara tersebut dikembangkan sebagaimana bandara di beberapa provinsi lainnya.

Apalagi, kata dia, kondisi bandara yang sudah penuh sesak, atau tidak sesuai dengan kondisi peningkatan penumpang yang ada, dan kondisi fasilitas yang tidak memadai lagi, baik itu ruang kedatangan, WC, serta pengambilan bagasi yang lokasinya juga cukup sempit dan sulit.

 

"Silahkan berbagai permasalahan yang ada diajukan, kita pasti akan lakukan pembahasan, karena dalam beberapa hari ke depan akan ada pembahasan RAPBN 2015," katanya.

Menurut Lasarus, kendati waktu tugas para anggota DPR-RI saat ini akan berakhir, namun mereka masih memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran, sehingga kedatangan rombongan komisi V akan berdampak besar bagi pembangunan di Kalsel.

 

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengakui, kondisi Bandara Syamsudin Noor memang sudah cukup memprihatinkan, sehingga harus dilakukan pembenahan.

Menurut dia, rencana pengembangan bandara tersebut, akan segera dilaksanakan pada tahun ini juga, namun masih terkendala pada pembebasan lahan.

“Rencana pembangunannya sudah ada, termasuk fasilitas pendukung antara lain jalan menuju bandara dan rencana pembangunan jalan tol dari Kota Banjarmasin menuju Syamsudin Noor," katanya. Hanya saja, tambah dia, rencana tersebut masih terkendala pada proses pembebasan lahan, yang kini sudah masuk pada tahap konsinyasi, karena beberapa masyarakat menolak untuk ganti rugi sesuai dengan yang diputuskan pemerintah. "Diharapkan melaluin konsinyasi tersebut, seluruh persoalan terkait pembebasan lahan sudah bisa diselesaikan, sehingga pembangunan sudah bisa dilaksanakan," katanya.

 

Wagub mengatakan, menyambut baik kedatangan komisi V, dengan harapan berbagai persoalan dan harapan para peserta pertemuan bisa diusulkan pada APBN 2015 yang akan segera dibahas.

"Kedatangan mereka akan sangat menguntungkan daerah, karena setelah ini akan dilakukan pembahasan RAPBN 2015, apalagi dari beberapa anggota komsisi V tersebut, banyak yang terpilih kembali, jadi masih bisa mengawal kepentingan pembangunan Kalsel," katanya

 

 

Jumlah Jemaah Umroh Kalsel Ke Dua Nasional

Jumlah jemaah umroh yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin merupakan terbanyak ke dua secara nasional dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data, kata General Manager PT Angkasa Pura I Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Akhmad Munir pada pertemuan dengan rombongan anggota Komisi V DPR-RI di Banjarmasin, Senin, pada tahun 2012 jumlah jemaah umroh asal Kalsel sebanyak 12.267 orang, dan 2013 meningkat menjadi 15.536 orang.

 

"Pada 2014 hingga bulan Juli jumlah jemaah umroh telah mencapai 11.598 orang dan diperkirakan hingga akhir tahun bisa mencapai 15 ribu orang," katanya.

Tingginya jumlah jemaah umroh tersebut, tambah dia, menjadi salah satu pendorong pengembangan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Pada tahun 2009, jumlah kedatangan penumpang di Syamsudin NOor hanya sekitar 1.005.239 orang dan keberangkatan sebanyak 1.022.686 orang, dan pada 2013 jumlah kedatangan penumpang menjadi 1.017.963 dan keberangkatan 1.930.294 orang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, jumlah kedatangan pesawat juga meningkat tajam, pada 2009 jumlah kedatangan pesawat 9.538 kali dan keberangkatan 9.539 kali, dan pada 2013 menjadi 16.041 kali dan keberangkatan 16.042 kali.

 

Terus meningkatnya jumlah penumpang dan cargo di Bandara Syamsudin Noor tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura I bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan pembangunan dan pengembangan bandara kebanggaan warga Kalsel.

"Seharusnya pembangunan bandara sudah dilaksanakan pada 2009, namun baru dimulai pada 2010, dan pada 2014 ini baru akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan," kata Munir kepada rombongan komisi V DPR-RI.

Adapun rencana pengembangan, tambah dia, terminal yang sebelumnya luasnya hanya 6.641 meter persegi menjadi 125 ribu meter persegi atau bertambah hingga 1.782 persen, sedangkan kapasitas terminal sebelumnya 1,3 juta pax kini menjadi 10 juta pax atau bertambah hingga 669 persen.Sedangkan masjid yang sebelumnya hanya 200 m2 menjadi 1.155 meter persegi, avio bridge awalnya tidak ada menjadi lima unit, check in counter sebelumnya 20 unit menjadi 40 unit, area parkir terminal sebelumnya 4.579 meter persegi menjadi 36.450 meter persegi dan kapasitas parkir sebelumnya 155 unit kini menjadi 1.164 unit.

 

Sedangkan dari sisi udara, tambah dia, luas apron sebelumnya 51.072 meter persegi menjadi 106.972 meter persegi dan kapasitas pesawat sebelumnya hanya delapan boeing 737 menjadi 16 boeing 737.

"Bila pembangunan Bandara Syamsudin Noor ini nanti selesai, maka akan lebih besar dari Bandara Balikpapan dan sedikit lebih kecil dibanding Bali," katanya.

Adapun investasi pembangunan bandara tersebut, diproyeksikan mencapai Rp1,5 triliun dengan rincian, untuk konstruksi 2014 direalisasikan Rp200 miliar.

Beberapa anggota komisi V DPR-RI rata-rata mendukung rencana pembangunan bandara tersebut, dan berharap pembangunan diperhitungkan dengan matang untuk mampu menampung pertumbuhan penumpang hingga beberapa tahun ke depan

 

 

Minggu, 20 Juli 2014

GB digelar agustus 2014

Banjarbaru - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran MSi, rabu (2/7) kemarin. Ditegaskannya, groundbreaking perluasan Bandara Syamsudin Noor bakal digelar Agustus 2014.

"Kalau tidak di awal Agustus, mungkin di akhir, Pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru ini merupakan harga mati bagi kami Tim p2T," ucap Sekretaris Kota Banjarbaru tersebut.

Dijelaskan Syahriani, kepastian groundbreaking ini sudah dirapatkan dengan instansi terkait seperti PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor dan Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. Sekda tidak menampik, rapat yang digelar Senin (1/7) sore tadi membahas soal kesiapan konsinyasi di pengadilan.

"ini finalisasi dalam rangka konsinyasi. Kami sudah menutup laporan terakhir pekerjaan pembebasan lahan Bandara. dan persyaratannya sendiri sudah dilengkapi," ucapnya.

Persyaratan konsinyasi yang dimaksud ungkap Sekda seperti data dan dana lahan yang belum dibebaskan pihak P2T Kota Banjarbaru sekitar Rp 85 miliar. Ke dua poin itu kata Sekda sudah dipenuhi. "Tim P2T sudah menyiapkan data. Dan PT Angkasa Pura sendiri sudah menyiapkan dananya," tandasnya.

Mekanisme konsinyasi sendiri ungkap Sekda, tim sudah melapor ke PT Angkasa Pura bahwa konsinyasi boleh digelar jika lahan yang dibebaskan sudah melebihi 75 persen. Kemudian PT Angkasa Pura mengajukan permohonan konsinyasi ke PN Banjarbaru.

"Setelah PN menerima data lengkap dan uang pembebasan lahan tadi, pengadilan akan menindaklanjutinya," jelas Sekda.

Setelah itu sambungnya, pihak pengadilan akan mendatangi nama-nama warga yang belum membebaskan lahannya tersebut. Namun tetap dibantu juga oleh pihak kelurahan untuk menangani hal tersebut.

"Nah jadi pihak pengadilan menginformasikan. Apakah menerima dengan harga sekalian, jika mau, uangnya dikasihkan. Nah kemudian ada penetapan konsinyasi oleh PN Banjarbaru," ucapnya.

Diakui Syahriani, pembebasan lahan untuk perluasan Bandara ini sudah cukup lama berlangsung. Sehingga ungkapnya, terlepas dari apa yang dihadapi selama ini, panitia harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan. "Pokoknya pengembangan Bandara ini harus tetap jalan. Apapun tdingannya," tegasnya.

Saat dikonfirmasi ke Humas PT Angkasa Pura Nurul Huda membenarkan adanya rencana groundbreaking atau peletakan batu perdana untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor. "Kalau berdasarkan rapat kemarin, rencannya memang seperti itu," ucapnya.

Terkait kesiapan konsinyasi, Nurul Huda mengatakan, PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor sudah menyiapkan dana untuk konsinyasi tersebut. "Dananya sudah siap. Ini sedang kita proses juga," ungkapnya. (Gina Rizky Aulia / sumber : Radar Banjarmasin)

Rabu, 11 Juni 2014

Sekda meluruskan dugaan korupsi

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Syahriani
meluruskan dugaan korupsi pembebasan tanah untuk pengembangan Bandara
Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin
Banjarbaru.

"Kami hanya meluruskan proses pembebasan tanah yang difasilitasi
Panitia Pengadaan Tanah sehingga dibayar kepada pemilik atau orang
yang berhak sesuai bukti kepemilikan," ujarnya di Banjarbaru, Senin.
Menurut Syahriani yang sesuai aturan menjabat Ketua P2T Banjarbaru,
proses pembebasan yang difasilitasi panitia berjalan sesuai aturan
maupun ketentuan yang berlaku sehingga tidak menyalahi hukum.
Dijelaskan, P2T Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kepanitiaan
pembebasan tanah di Indonesia yang didukung anggota satuan tugas yang
tergabung dalam tim legal dengan anggota aparat penegak hukum.

"Hanya P2T Banjarbaru yang punya tim legal terdiri dari unsur
kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan bagian hukum Setdako Banjarbaru
sehingga bisa menjalankan tugas sesuai aturan hukum," ungkapnya.
Disebutkan Syahrian yang menjadi salah satu dari tiga tersangka dugaan
korupsi pembebasan tanah bandara itu, tugas tim legal yakni mengoreksi
keabsahan surat-surat kepemilikan tanah yang diajukan pemilik.
Ditekankan, verifikasi kepemilikan tanah sebelum dibayar diproses tim
legal setelah sebelumnya menerima hasil identifikasi dan inventarisasi
tim yang dibentuk Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru.

"Setelah verifikasi keabsahan surat tanah dinyatakan tim legal lengkap
dan memenuhi syarat baru kami selaku Ketua P2T memberi persetujuan
pembayaran ganti rugi yang ditujukan kepada PT Angkasa Pura," jelasnya.
Dikatakan, pembayaran ganti rugi yang disetujui panitia setelah
melalui verifikasi tim legal adalah tanah yang dinyatakan masuk peta
bidang tanah sesuai hasil pemetaan yang dilakukan tim identifikasi dan
verifikasi BPN.

"Di luar peta bidang tanah, tidak ada yang dibayar karena jika sampai
dibayar maka panitia yang salah dan kami berharap permasalahan ini
dapat diluruskan karena seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan,"
kata dia.
Ditambahkan, jumlah uang yang sudah dibayarkan PT Angkasa Pura untuk
tanah yang sudah dinyatakan bebas masalah sebesar Rp223 miliar dari
total Rp300 miliar yang disiapkan untuk pembebasan tanah.

"Pembayaran dilakukan PT Angkasa Pura karena mereka yang berwenang
membayar dan sisa dana ganti rugi dibayar melalui pengadilan karena
dananya dititipkan dengan sistem konsinyasi," katanya.

Kejati Kalimantan Selatan memeriksa puluhan pemilik tanah

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan memeriksa puluhan pemilik
tanah sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan
dalam rangka pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
Pemeriksaan terhadap puluhan pemilik tanah yang sudah menerima ganti
rugi dilakukan Senin pada dua tempat terpisah di kantor Kelurahan
Syamsudin Noor dan kantor Kelurahan Guntung Payung.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel Zulhadi Savitri Noor
mengatakan pemeriksaan pemilik tanah untuk melengkapi pemeriksaan atas
dua tersangka korupsi yang diperiksa di kantor Kejati Kalsel di
Banjarmasin.
"Pemeriksaan saksi pemilik tanah yang jumlahnya puluhan orang untuk
melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka yang secara bersamaan juga
diperiksa penyidik di kantor Kejati Kalsel," ujarnya.

Ia mengatakan, puluhan pemilik tanah menjalani pemeriksaan dan diminta
mengisi sejumlah pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
seputar proses ganti rugi tanah untuk pengembangan bandara tersebut.
Dijelaskan, hasil pemeriksaan saksi-saksi pemilik tanah itu akan
diteliti dan dievaluasi lebih lanjut sehingga bisa diambil kesimpulan
dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang sudah menyeret tiga
tersangka itu.

"Hasil pemeriksaan akan diteliti dan dievaluasi sehingga bisa
dijalankan proses penyidikan lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana
keterlibatan tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,"
ujarnya.
Salah seorang pemilik tanah Jimy Halos mendukung pemeriksaan yang
dilakukan penyidik korupsi Kejati Kalsel itu dan mengharapkan adanya
dugaan penyimpangan terhadap proses ganti rugi sepenuhnya bisa
terungkap.

"Kami mendukung langkah Kejati dan mengharapkan adanya dugaan
penyimpangan maupun korupsi bisa terungkap sehingga bisa diketahui
siapa saja pihak yang telah terlibat di dalamnya," ujar dia.
Sebelumnya, Kejati Kalsel telah menetapkan tiga tersangka dalam
pembebasan lahan bandara yang prosesnya diduga dijalankan tidak sesuai
prosedur sehingga negara mengalami kerugian.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Ketua Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) Banjarbaru berinisial S, pegawai Badan
Pertanahan Nasional (BPN) berinisial E dan pemilik tanah berinisial SS