Wapres minta acara sederhana

BANJARMASIN - Akhirnya ada kepastian pelaksanaan groundbreaking (peletakan batu pertama) pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Dipastikan acara itu dilakukan pertengahan bulan ini atau pekan depan, tetapi tanggalnya masih harus disesuaikan dengan kegiatan Wapres (Wakil Presiden) Jusuf Kalla. Pasalnya, dia yang akan meresmikan acara groundbreaking tersebut.

"Untuk jadwal pastinya memang menyesuaikan agenda kegiatan Wapres. Besok (hari ini) kami akan melakukan rapat untuk memastikan waktunya," ujar Kepala Dishubkominfo Kalsel, Sofian AH, Kamis (9/4).

Dia mengungkapkan, persiapan untuk acara itu sudah dilakukan, seperti pembuatan denah dan setting kegiatan. Sesuai pesan Kalla, acara akan diadakan secara sederhana. "Itu sesuai permintaan Wapres," ucap Sofian.

Read More

peletakan batu pertama dilakukan bulan depan

KABAR menggembirakan bagi warga Kalsel. Rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah sangat lama dinantikan akhirnya segera direalisasikan. Direncanakan peletakan batu pertama dilakukan bulan depan oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Kenapa kita sebut sangat menggembirakan, karena rencana groundbreaking bandara kebanggaan warga Banua ini beberapa kali tertunda, dengan beragam alasan. Kendala terakhir adalah tanah milik TNI yang ikut terkena proyek. Namun permasalahan yang cukup pelik tersebut juga akhirnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Adalah Wakil Presiden Jusuf Kala yang memerintahkan agar segera dilakukan pemancangan batu tiang pertama pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Bahkan Kalla meminta kalau bisa pertengahan April bandara mulai dibangun.

Nilai investasi pembangunan Bandara Syamsudin Noor sekitar Rp 2 triliun. Jika sudah rampung Bandara Syamsudin Noor memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi atau lebih besar sepuluh kali lipat dibanding terminal yang ada sekarang, dan diproyeksikan bisa menampung 12 juta orang penumpang per tahun.

Sangat wajar memang Bandara Syamsudin Noor harus segera dikembangkan. Infrastruktur bandara terbesar di Kalsel dan Kalteng ini jauh dari kata layak. Bahkan boleh dibilang sangat tertinggal dibanding sejumlah bandara lain di Tanah Air.

Tengok saja Bandara Sepinggan, Balikpapan. Perbandingan bandara kedua daerah bertetangga ini sangat jauh. Boleh dibilang bagaikan bumi dan langit. Bandara Sepinggan memiliki fasilitas yang sangat mewah dan terminal yang megah, sementara Bandara Syamsudin Noor masih bergelut dengan infrastrukur yang minim dan terminal yang sempit.

Bahkan pernyataan mengejutkan terlontar dari Dirut Angkasa Pura I, Tomi Sutomo, beberapa waktu lalu. Dia mengaku ‘malu’ melihat Bandara Syamsudin Noor.

Tomi mengungkapkan Bandara Syamsudin Noor sangat tidak layak sama sekali. Dari sisi fasilitas, infrastruktur, keamanan penumpang, dan keamanan bandara.

Bahkan karena buruknya fasilitas dan pelayanan, bandara ini pernah mendapat predikat bandara terburuk di Indonesia. Tentu sebuah predikat yang sangat memalukan bagi Kalsel yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Cukup aneh, bandara yang tergolong cukup sibuk di Tanah Air ini, bahkan merupakan embarkasi haji untuk wilayah Kalsel dan Kalteng ini, pengembangnnya sangat lamban. Memang renovasi kecil sering dilakukan PT Angkasa Pura, namun upaya tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan masalah.

Selain sempitnya terminal kedatangan dan keberangkatan, permasalahan lain yang cukup pelik adalah lokasi parkir mobil yang sangat sempit. Apalagi ketika puncak lonjakan penumpang, dipastikan tak ada lahan lagi tempat yang tersisa untuk parkir kendaraan bermotor.

Semoga janji pemerintah segera membenahi Bandara Syamsudin Noor benar-benar bisa direalisasikan. Warga Kalsel sudah sangat lama merindukan memiliki bandara yang megah dan indah, sebagai kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada setiap tamu yang datang.

Kita tentu tak ingin lagi mendengar sebagai daerah yang memiliki bandara terjelek di Tanah Air. Satu-satunya cara membuang predikat tersebut adalah segera membenahi bandara yang ada sekarang.

Sebagai warga Banua, kita pun harus terlibat dalam pembangunan ini, namun bukan berarti ikut campur tangan dalam soal pembangunan. Terlibat di sini maksudnya ikut melakukan pengawasan agar pembangunan segera direaliasikan dan penyimpangan yang bisa menghembat pembangunan bisa ditekan, sehingga proyek berjalan lancar.

Jika proyek pembangunan bandara ini rampung, bukan berarti tugas kita selesai, malah jauh lebih berat yakni bersama-sama menjaganya, agar tetap nyaman dan aman. (*)

Read More

PT AP-I siapkan 2.3 T

JAKARTA – Pengembangan Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyerap anggaran sedikitnya Rp2,3 triliun. Ini untuk memenuhi ambisi PT Angkasa Pura I untuk menambah kapasitas bandara. Mulai dari terminal sampai dengan peningkatan jumlah penumpang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo mengatakan, anggaran ini sepenuhnya berasal dari AP I. Baik melalui modal sendiri maupun pinjaman komersil. Dia berharap dengan investasi sebesar ini, maka akan memberi pelayanan maksimal pengguna jasa penerbangan di daerah tersebut.

Apalagi, kata dia, dengan meningkatnya jumlah penumpang dalam kurung lima tahun terakhir. Target 12 juta penumpang per tahun pun dipatok. Ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis dunia penerbangan Indonesia dimana masyarakat setiap hari semakin menikmati jasa penerbangan.

Pertumbuhan pengguna jasa penerbangan udara di daerah ini berkembang pesat. Dalam lima tahun terakhir kata dia, meningkat pesat. “Sekarang penumpang di Kalsel sudah mencapai 3,5 juta per tahun. Kami ingin empat kali lipat dari jumlah itu. Terminal 10 kali lipat,” katanya di Kantor Wapres, Rabu, 25 Maret.

Rencananya kata dia, pembangunan bandara termasuk dengan pembebasan lahan akan memakan waktu paling lama 2,5 tahun. Tetapi pihak AP I menginginkan lebih cepat dari target itu. Apalagi, kata dia, sejauh ini sudah hampir 80 persen pembebasan lahan sudah beres. Kerjasama dengan Pemprov, AP I, TNI AU berjalan dengan baik.

“Soal harganya nanti, itu urusan kami lah. Sekarang sudah 80 persen. Jadi kalau tanah ini sudah dikuasai 80 persen rasanya kita sudah.. Jangan lupa proses pembebasan tanah sudah berjalan 2,5 tahunan. Sudah cukup lama,” katanya.

 

Read More

Ferry Pastikan takkan Ada Lagi Sengketa Proyek Pengembangan Bandara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan memastikan tak akan ada lagi sengketa yang terjadi antarinstansi dalam proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor (Banjarmasin) dan Bandara Juanda (Sidoarjo).

"Semua instansi yang berkepentingan harus bersedia melepas sebagian kepentingannya untuk dimanfaatkan menjadi bandara," kata Ferry melalui siaran pers yang diterima "PRLM", di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Kedua bandara itu sempat mengalami sengketa antarinstansi. Untuk Bandara Syamsudin Noor, Pemerintah Kalimantan Selatan, Angkasa Pura, dan TNI Angkatan Udara terlibat sengketa tanah. Sengketa itu berakibat terhambatnya pengembangan bandara.

"Semua yang bersengketa kan instansi pemerintah. Bandara yang dibangun pun bukan bandara masing-masing instansi, tapi bandara untuk kepentingan bersama," kata Ferry.

Sengketa timbul karena masing-masing instansi mengklaim punya hak atas tanah yang akan dijadikan pengembangan bandara. Kementerian Agraria, kata Ferry, akan menjadi penengah agar ketiga instansi itu tak dirugikan.

"Jadi, kita sepakat Angkasa Pura akan memanfaatkan lahan, sedangkan hak atas pengelolaan tanah diberikan ke TNI AU yang memang berhak atas tanah tersebut," katanya.

Untuk Bandara Juanda pun perlakuannya sama. Pihak Angkasa Pura diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan lahan yang merupakan milik TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, kedua instansi ini bersengketa mengenai kepemilikan lahan.

Kunci dari penyelesaian masalah itu, kata Ferry, adalah komunikasi intensif antarinstansi. "Dengan cara komunikasi dan melihat duduk soalnya, kita bisa menyelesaikan persoalan," ujar mantan politisi Partai Nasdem itu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Ferry berharap ke depan tak akan ada lagi pengelolaan atau pemanfaatan yang tumpang-tindih. Apalagi yang akan dibangun adalah infrastruktur yang memang bermanfaat bagi banyak orang

 

Read More

Mediasi konflik pemerintah pusat dan daerah

Jakarta. Tiga konflik yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga pemerintah pusat dapat diselesaikan dalam 1 hari oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Rabu (26/3). Ke depan, role model seperti ini akan diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk melancarkan pembangunan di daerah.

Konflik yang dapat diselesaikan kemarin adalah permasalahan perbedaan lokasi blok minyak dan gas bumi (migas) Sebuku yang berada di wilayah Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dengan mediasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wapres JK, hasilnya, tercapai kesepakatan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola blok tersebut guna mendapatkan Participacing Interest (PI) sebesar 10 persen. "Pemerintah Jokowi-JK siap fasilitasi dan mediasi konflik antarlembaga pemerintah. Ini sesuatu yang bermanfaat yang diambil pelajaran soal kemarin itu," ujar jubir JK, Husain Abdullah di di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3). Masalah yang selanjutnya diselesaikan pada Rabu kemarin adalah masalah bandara di Kalimantan Selatan (Kalsel) antara TNI AU dan Pemda setempat dan konflik lahan di Bandara Djuanda antara TNI AL dan Angkasa Pura I. Pemerintah akhirnya memastikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dari pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan dimulai pertengahan April 2015. "Kemarin Pak JK mengatakan masalah ini harus diselesaikan karena yang bermasalah orang pemerintah sendiri. Itulah kemarin dipertemukan dan mediasi sehingga pembangunannya bisa dipercepat," terangnya. "Hal rumit menjadi simple karena titik temu dapat dicapai kedua pihak, pertemuan berlangsung komperhensif. Dalam 1 hari, Pak JK mengatakan tiga kelompok berpeluk-pelukan, karena masalahnya selesai dan di mediasi di kantor wapres," tambahnya. Menurut Husian, JK berpikir dengan menyelesaiakan konflik antarlembaga pemerintah maka akan mempercepat pembangunan infrastruktur diberbagai daerah sehingga berbagai wilayah di Indonesia dapat berkembang dengan sangat cepat. "Di mediasi di kantor Wapres, ke depan pemerintahan Jokowi-JK akan terus mengintensifkan masalah yang seperti ini," ucapnya.

 

Read More

Jangan Ada Ego Sektoral di Tanah Milik Negara

Jakarta: Menteri Agragria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan meminta persoalan pertanahan milik institusi dan lembaga negara dilepaskan dari ego sektoral. Hal tersebut menjadi penting dalam kaitannya untuk proses pembangunan beberapa infrastruktur yang berada di tanah milik negara seperti yang terakhir terjadi di dua bandar udara utama di Banjarmasin (Syamsudin noor) dan di Juanda (Siduarjo) yang melibatkan pihak PT Angkasa Pura (Persero), TNI dan Pemerintah Daerah.

"Persoalannya sebetulnya adalah persoalan komunikasi. Bagi BPN bukan kemudian ketika ada tanah yang dikelola oleh suatu badan atau instansi harus dialihkan kepada instansi lain, tetapi kita pastikan bahwa peruntukannya yang berubah dengan penanggung jawab pengelolaannya tetap oleh lembaga yang bersangkutan seperti yang di dua bandara tersebut," ujar Ferry dalam acara peresmian kantor BPN di Salatiga, Semarang, Kamis (26/3/2015).

Ferry mencontohkan seperti yang dilakukan di bandara di Banjarmasin pengelolaannya tetap ada di Angkatan Udara sebab bandara yang dibangun adalah bandara milik negara, bukan milik pemda, bukan milik Gubernur, bukan milik TNI AU juga bukan milik TNI AL. Hal ini sudah selesai dan sudah dibahas dalam rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama ini.

"Masing-masing lembaga ini mempunyai hak di atas tanah itu. Sehingga semua pihak harus bersedia melepas penggunaannya agar bisa dimanfaatkan untuk pendirian bandara. Semuanya itu tanah negara tetapi terdaftar sebagai aset kementerian atau lembaga. Jadi, yang diberikan ke Angkasa Pura adalah pemanfaatan lahannya yang oleh negara diberikan hak pengelolaannya terhadap TNI AU," cetus Ferry.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga, Ferry menjelaskan bahwa pada dasarnya semua tanah tersebut adalah milik negara sehingga bila tanah tersebut masuk dalam aset TNI AU maka nantinya TNI AU akan menyebutkan dalam pemanfaatannya dilepas kepada Angkasa Pura. Begitu juga dengan Pemda harus melakukan hal serupa agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebab pada dasarnya seluruh tanah tersebut merupakan tanah milik negara.

Dengan selesainya hal ini maka kedepannya diharapkan persoalan serupa dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berlarut-larut sehingga dapat menghambat pembangunan itu sendiri.

"Pelajaran yang dapat kita tarik dari dua persoalan ini adalah ketika adanya komunikasi tanpa ada pihak yang disudutkan, dan bila memang menjadi perebutan diantara para pihak, kita akan mengecek aset atas nama siapa dan pemanfaatannya seperti apa," pungkas Ferry.

Read More

Bandara Syamsuddin Noor Terbesar di Kalimantan

BANJARMASIN - Pengembangan dan perluasan bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru yang diwacanakan dalam pekan-pekan ini akan dilakukan lelang proyek. Diharapkan Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan, landasan pacunya memiliki panjang 2800 sampai 3000 meter.

Hal ini disebutkan Jonan, karena dengan runway sepanjang itu, bandara bisa dilintasi pesawat-pesawat besar. "Kalau landasan pacunya tetap pendek,  mana bisa pesawat besar mendarat," sebut Jonan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resanawan dan unsur Muspida Kalsel, akhir pekan lalu di Graha Abdi Persada Banjarmasin.

Dengan memiliki landasan pacu yang panjang, terangnya, selain bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar kelas internasional, bandara juga akan menjadi embarkasi haji. "Yang pertama landasan pacu dulu, ruang tunggu dan lainnya bisa menyusul dan jadi nomor dua," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo, malu dengan kondisi bandara Syamsuddin Noor saat ini. Dituturkannya, dirinya sangat jarang ke Kalsel karena bandaranya tidak layak dan safety.

Menurutnya, dalam empat tahun terakhir, pembangunan dan pengembangan bandara diprioritaskan di luar Kalsel, seperti Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. "Minggu depan akan dilakukan lelang proyek bandara Syamsuddin Noor, bandara ini sudah menjadi prioritas PT Angkasa Pura I," tuturnya.

Dia menyebutkan, kalau nantinya bandara Syamsuddin Noor ini selesai dibangun dan dikembangkan, akan menjadi bandara terbesar di Kalimantan. Karena imbuhnya, luas bandara nantinya akan 12 kali lebih luas dari yang ada. "Luas bandara Syamsuddin Noor mencapai 130 ribu m2 melebihi bandara Sepinggan yang luasnya mencapai 110 m2," sebutnya.

Ia mengharapkan, beberapa persoalan terkait pembebasan lahan yang masih berpolemik agar segera dituntaskan. "Untuk pembangunan dan pengembangan bandara Syamsuddin Noor ini, Rp2 triliun sudah disiapkan Angkasa Pura dari koorporasi," pungkasnya

 

Read More