Sekda dituntut 10 tahun

Banjarmasin : Sekda Banjarbaru non aktif yang didakwa terlibat kasus korupsi pengembangan perluasan lahan bandara Syamsudin Noor Banjarbaru oleh jaksa penuntut umum di tuntut hukuman selama 10 tahun penjara.

Pada sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Abdul Siboro SH dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Abdul Wahid SH menuntut Syahriani Syahran sekda non aktif kota Banjarbaru yang didakwa terlibat kasus korupsi perluasan lahan bandara syamsudin noor banjarbaru dengan tuntutan 10 tahun penjara denda Rp. 300 juta subsider 6 bulan penjara, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 16,9 miliar.

Seusai sidang, Sekda Banjarbaru non aktif Syahriani Syahran menanggapi tuntutan dari jaksa tersebut kepada sejumlah awak media menyatakan, bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan adalah tidak benar sebab ia merasa tidak bersalah dalam kasus ini.

" Dalam perhitungan ganti rugi tanah jaksa tidak berhak menghitung kerugian negara, yang berhak hanyalah BPK, bukan penyidik ekjaksaan," ungkap Syahriani Syahran di Banjarmasin (27/5/2015)

Sementara itu, Safli Sanjaya dari kalangan swasta yang juga terlibat dalam kasus ini dituntut hukuman selama 12 tahun penjara dengan Rp. 300 juta subsider 6 bulan penjara dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6,9 miliar, sementara Eko Widyawati karyawan Badan Pertanahan Nasional BPN dituntut hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara, denda Rp. 300 juta subsider 1,9 tahun penjara dan diharuskan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 6 miliar.

Read More

Peresmian pengembangan bandara

Banjarbaru: Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Senin (18/5/2015) besok dijadwalkan meresmikan pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang ditandai peletakan batu pertama pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Supian AH di Banjarbaru mengatakan, peletakan batu pertama (groundbreaking) Bandara Syamsudin Noor dijadwalkan pukul 14.25 Wita.

"Wapres dijadwalkan tiba pukul 13.30 Wita dan setelah rangkaian acara seremonial beliau menekan tombol sirine pukul 14.25 Wita tanda dimulainya pembangunan," ujarnya, di Banjarbaru, Minggu (17/5/2015).

Ia mengatakan, kedatangan wapres yang hanya mengikuti acara sekitar tiga jam di lokasi didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama Angkasa Pura I Tomy Soetomo.

Selain itu, didampingi Gubernur Kalsel Rudy Ariffin yang diagendakan bersama Menhub menandatangani perjanjian pengakhiran sewa lahan dan jual beli aset Pemprov Kalsel.

"Usai peletakan batu pertama, wapres meninjau Mini Expo di lokasi groundbreaking dan direncanakan mengunjungi gudang PMI Regional Kalimantan," ungkap kadishub.

Namun, kata dia, kunjungan wapres ke gudang Palang Merah Indonesia Regional Kalimantan yang berjarak hanya ratusan meter dari lokasi acara bersifat tentatif (belum pasti).

"Kunjungan ke gudang PMI hanya bersifat tentatif, kami menyediakan waktu karena beliau Ketua Umum PMI sehingga bisa jadi berkunjung, tetapi bisa juga tidak," ucapnya.

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang terletak di Kota Banjarbaru sekitar 24 kilometer arah barat Kota Banjarmasin bertujuan meningkatkan pelayanan.

Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo melalui Corporate Secretary Farid Indra Nugraha mengatakan, kapasitas penumpang dan kualitas pelayanan akan semakin meningkat.

"Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan diharapkan mampu memacu perkembangan perekonomian aktivitas bisnis dan pariwisata Kalsel," kata Tommy.

Read More

GB tanggal 18 Mei

BANJARMASIN - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sofian AH mengatakan, groundbreaking pengembangan Bandara Syamsudin Noor bakal segera dilaksanakan.

Berdasarkan pertemuan akhir pekan dengan Wapres, Jusuf Kalla, disepakati pelaksanaan groundbreaking pada 18 Mei 2015. "Insya Allah, kemarin aku mendampingi pak Gubernur ketemu langsung pak JK," kata Sofian, Minggu (10/5/2015)

Selain melaksanakan groundbreaking, Wapres juga sekaligus langsung meninjau gudang PMI (Palang Merah Indonesia) yang lokasinya tak jauh dari sana.

Rencananya, Wapres tidak menginap di Banua. Setelah melaksanakan groundbreaking dan meninjau gudang PMI, Wapres bertolak pulang.

"Sementara pemberitahuan resminya belum. Yang pasti, ikut rombonga biasanya Menhub, Menteri BUMN. Untuk lengkapnya kita tunggu saja surat resmi SetWapres," jelas Sofian.

Pelaksanaan groundbreaking oleh Wapres sendiri beberapa kali tertunda. Setelah semua masalah beres, termasuk pembebasan lahan untuk groundbreaking

Read More

Wapres minta acara sederhana

BANJARMASIN - Akhirnya ada kepastian pelaksanaan groundbreaking (peletakan batu pertama) pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Dipastikan acara itu dilakukan pertengahan bulan ini atau pekan depan, tetapi tanggalnya masih harus disesuaikan dengan kegiatan Wapres (Wakil Presiden) Jusuf Kalla. Pasalnya, dia yang akan meresmikan acara groundbreaking tersebut.

"Untuk jadwal pastinya memang menyesuaikan agenda kegiatan Wapres. Besok (hari ini) kami akan melakukan rapat untuk memastikan waktunya," ujar Kepala Dishubkominfo Kalsel, Sofian AH, Kamis (9/4).

Dia mengungkapkan, persiapan untuk acara itu sudah dilakukan, seperti pembuatan denah dan setting kegiatan. Sesuai pesan Kalla, acara akan diadakan secara sederhana. "Itu sesuai permintaan Wapres," ucap Sofian.

Read More

peletakan batu pertama dilakukan bulan depan

KABAR menggembirakan bagi warga Kalsel. Rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah sangat lama dinantikan akhirnya segera direalisasikan. Direncanakan peletakan batu pertama dilakukan bulan depan oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.

Kenapa kita sebut sangat menggembirakan, karena rencana groundbreaking bandara kebanggaan warga Banua ini beberapa kali tertunda, dengan beragam alasan. Kendala terakhir adalah tanah milik TNI yang ikut terkena proyek. Namun permasalahan yang cukup pelik tersebut juga akhirnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Adalah Wakil Presiden Jusuf Kala yang memerintahkan agar segera dilakukan pemancangan batu tiang pertama pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Bahkan Kalla meminta kalau bisa pertengahan April bandara mulai dibangun.

Nilai investasi pembangunan Bandara Syamsudin Noor sekitar Rp 2 triliun. Jika sudah rampung Bandara Syamsudin Noor memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi atau lebih besar sepuluh kali lipat dibanding terminal yang ada sekarang, dan diproyeksikan bisa menampung 12 juta orang penumpang per tahun.

Sangat wajar memang Bandara Syamsudin Noor harus segera dikembangkan. Infrastruktur bandara terbesar di Kalsel dan Kalteng ini jauh dari kata layak. Bahkan boleh dibilang sangat tertinggal dibanding sejumlah bandara lain di Tanah Air.

Tengok saja Bandara Sepinggan, Balikpapan. Perbandingan bandara kedua daerah bertetangga ini sangat jauh. Boleh dibilang bagaikan bumi dan langit. Bandara Sepinggan memiliki fasilitas yang sangat mewah dan terminal yang megah, sementara Bandara Syamsudin Noor masih bergelut dengan infrastrukur yang minim dan terminal yang sempit.

Bahkan pernyataan mengejutkan terlontar dari Dirut Angkasa Pura I, Tomi Sutomo, beberapa waktu lalu. Dia mengaku ‘malu’ melihat Bandara Syamsudin Noor.

Tomi mengungkapkan Bandara Syamsudin Noor sangat tidak layak sama sekali. Dari sisi fasilitas, infrastruktur, keamanan penumpang, dan keamanan bandara.

Bahkan karena buruknya fasilitas dan pelayanan, bandara ini pernah mendapat predikat bandara terburuk di Indonesia. Tentu sebuah predikat yang sangat memalukan bagi Kalsel yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Cukup aneh, bandara yang tergolong cukup sibuk di Tanah Air ini, bahkan merupakan embarkasi haji untuk wilayah Kalsel dan Kalteng ini, pengembangnnya sangat lamban. Memang renovasi kecil sering dilakukan PT Angkasa Pura, namun upaya tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan masalah.

Selain sempitnya terminal kedatangan dan keberangkatan, permasalahan lain yang cukup pelik adalah lokasi parkir mobil yang sangat sempit. Apalagi ketika puncak lonjakan penumpang, dipastikan tak ada lahan lagi tempat yang tersisa untuk parkir kendaraan bermotor.

Semoga janji pemerintah segera membenahi Bandara Syamsudin Noor benar-benar bisa direalisasikan. Warga Kalsel sudah sangat lama merindukan memiliki bandara yang megah dan indah, sebagai kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada setiap tamu yang datang.

Kita tentu tak ingin lagi mendengar sebagai daerah yang memiliki bandara terjelek di Tanah Air. Satu-satunya cara membuang predikat tersebut adalah segera membenahi bandara yang ada sekarang.

Sebagai warga Banua, kita pun harus terlibat dalam pembangunan ini, namun bukan berarti ikut campur tangan dalam soal pembangunan. Terlibat di sini maksudnya ikut melakukan pengawasan agar pembangunan segera direaliasikan dan penyimpangan yang bisa menghembat pembangunan bisa ditekan, sehingga proyek berjalan lancar.

Jika proyek pembangunan bandara ini rampung, bukan berarti tugas kita selesai, malah jauh lebih berat yakni bersama-sama menjaganya, agar tetap nyaman dan aman. (*)

Read More

PT AP-I siapkan 2.3 T

JAKARTA – Pengembangan Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyerap anggaran sedikitnya Rp2,3 triliun. Ini untuk memenuhi ambisi PT Angkasa Pura I untuk menambah kapasitas bandara. Mulai dari terminal sampai dengan peningkatan jumlah penumpang.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo mengatakan, anggaran ini sepenuhnya berasal dari AP I. Baik melalui modal sendiri maupun pinjaman komersil. Dia berharap dengan investasi sebesar ini, maka akan memberi pelayanan maksimal pengguna jasa penerbangan di daerah tersebut.

Apalagi, kata dia, dengan meningkatnya jumlah penumpang dalam kurung lima tahun terakhir. Target 12 juta penumpang per tahun pun dipatok. Ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis dunia penerbangan Indonesia dimana masyarakat setiap hari semakin menikmati jasa penerbangan.

Pertumbuhan pengguna jasa penerbangan udara di daerah ini berkembang pesat. Dalam lima tahun terakhir kata dia, meningkat pesat. “Sekarang penumpang di Kalsel sudah mencapai 3,5 juta per tahun. Kami ingin empat kali lipat dari jumlah itu. Terminal 10 kali lipat,” katanya di Kantor Wapres, Rabu, 25 Maret.

Rencananya kata dia, pembangunan bandara termasuk dengan pembebasan lahan akan memakan waktu paling lama 2,5 tahun. Tetapi pihak AP I menginginkan lebih cepat dari target itu. Apalagi, kata dia, sejauh ini sudah hampir 80 persen pembebasan lahan sudah beres. Kerjasama dengan Pemprov, AP I, TNI AU berjalan dengan baik.

“Soal harganya nanti, itu urusan kami lah. Sekarang sudah 80 persen. Jadi kalau tanah ini sudah dikuasai 80 persen rasanya kita sudah.. Jangan lupa proses pembebasan tanah sudah berjalan 2,5 tahunan. Sudah cukup lama,” katanya.

 

Read More

Ferry Pastikan takkan Ada Lagi Sengketa Proyek Pengembangan Bandara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan memastikan tak akan ada lagi sengketa yang terjadi antarinstansi dalam proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor (Banjarmasin) dan Bandara Juanda (Sidoarjo).

"Semua instansi yang berkepentingan harus bersedia melepas sebagian kepentingannya untuk dimanfaatkan menjadi bandara," kata Ferry melalui siaran pers yang diterima "PRLM", di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Kedua bandara itu sempat mengalami sengketa antarinstansi. Untuk Bandara Syamsudin Noor, Pemerintah Kalimantan Selatan, Angkasa Pura, dan TNI Angkatan Udara terlibat sengketa tanah. Sengketa itu berakibat terhambatnya pengembangan bandara.

"Semua yang bersengketa kan instansi pemerintah. Bandara yang dibangun pun bukan bandara masing-masing instansi, tapi bandara untuk kepentingan bersama," kata Ferry.

Sengketa timbul karena masing-masing instansi mengklaim punya hak atas tanah yang akan dijadikan pengembangan bandara. Kementerian Agraria, kata Ferry, akan menjadi penengah agar ketiga instansi itu tak dirugikan.

"Jadi, kita sepakat Angkasa Pura akan memanfaatkan lahan, sedangkan hak atas pengelolaan tanah diberikan ke TNI AU yang memang berhak atas tanah tersebut," katanya.

Untuk Bandara Juanda pun perlakuannya sama. Pihak Angkasa Pura diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan lahan yang merupakan milik TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, kedua instansi ini bersengketa mengenai kepemilikan lahan.

Kunci dari penyelesaian masalah itu, kata Ferry, adalah komunikasi intensif antarinstansi. "Dengan cara komunikasi dan melihat duduk soalnya, kita bisa menyelesaikan persoalan," ujar mantan politisi Partai Nasdem itu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Ferry berharap ke depan tak akan ada lagi pengelolaan atau pemanfaatan yang tumpang-tindih. Apalagi yang akan dibangun adalah infrastruktur yang memang bermanfaat bagi banyak orang

 

Read More