Enam kontraktor masih diseleksi

Setahun sudah groundbreaking pengembangan Bandara Syamsudin Noor dilakukan, tapi sampai sekarang pembangunan fisik belum juga berjalan. Selain masih terkendala pembebasan lahan, keterlambatan pengembangan Bandara Syamsudin Noor juga dipengaruhi oleh lambannya penetapan pemenang tender. Banyak alasan yang diutarakan oleh PT Angkasa Pura I mengenai penyebab lambannya pemenang tender diputuskan.

Human Capital General Affair Director PT Angkasa Pura I Adi Nugroho mengakui jika penetapan pemenang tender mengalami pemunduran. Namun hal itu dilakukan demi menghindari risiko. "Semua memang ada risiko, jadi kita sangat hati-hati meski schedule terlambat," katanya.

Ia menuturkan, saat ini PT Angkasa Pura I masih menyeleksi enam kontraktor yang tersisa. "Enam kontraktor ini masih kami cek satu-satu, target akhir September atau awal November pemenang tender akan ditetapkan," ujarnya.
Menurutnya, menetapkan tender tidak dapat dilakukan secara buru-buru. Sebab, jika dilakukan dengan buru-buru dikhawatirkan akan mendapatkan kontraktor yang tak sesuai. "Jangan sampai kita mendapatkan kontraktor yang memperlambat pembangunan dan bertele-tele," katanya.

Sama halnya dengan pembebasan lahan, penentuan pemenang tender juga harus sesuai dengan koridor. Jadi semua tahapan harus dilakukan agar sesuai aturan dan tidak berbenturan dengan aturan-aturan. "Tim di sini (Banjarbaru) luar biasa, kami di pusat juga terus membantu. Saya tegaskan kami benar-benar akan mencari yang terbaik," pungkasnya.

Dari awal masalah yang paling menghambat lambannya pembangunan bandara adalah pembebasan lahan. PT Angkasa Pura I Banjarmasin sendiri sampai saat ini masih disibukan dengan peliknya membebaskan lahan. Sampai saat ini masih ada 33 pemilik yang enggan melepas lahan mereka.

General Manager PT Angkasa Pura I Banjarmasin Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudhitiawan mengatakan, sesuai aturan mereka sebenarnya sudah memiliki hak untuk menggunakan lahan yang masuk dalam area pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Karena uang ganti rugi sudah dibayar melalui proses konsinyasi dan dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. "Namun kami ingin membangun bandara tanpa ada yang terluka, sehingga lebih baik mencari jalan keluar terbaik tanpa ada pemaksaan," katanya kepada Radar Banjarmasin.

Ia menuturkan, tanah yang belum dibebaskan sebenarnya tidak terlalu luas, yaitu kurang dari 10 hektar. Tetapi posisi tanah berada di lokasi terpisah-pisah, sehingga mau tidak mau PT Angkasa Pura I akan tetap membebaskan tanah tersebut. "Kalau berada di satu lokasi saja mungkin bisa kami tinggal, permasalahannya lahan yang belum bebas itu lokasinya spot-spot (terpisah)," ujarnya.

Cara yang sudah diambil oleh PT Angkasa Pura I agar pemilik mau melepas lahannya dengan melaksanakan Aanmaning (pemberian peringatan) oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru. Handy menjelaskan, Aanmaning bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik bidang tanah yang masuk dalam area pembebasan lahan pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Mereka diminta segera mengambil uang ganti kerugian yang telah dititipkan PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Pemohon eksekusi. "Kami berharap agar warga segera mengambil uang ganti kerugian dan mengosongkan lahan dari bangunan secara sukarela. Sehingga pembangunan bandara baru Syamsudin Noor yang kita harapkan bersama dapat segera terwujud," jelasnya.

Namun, Aanming hingga sekarang masih tak diindahkan oleh ke-33 pemilik tanah. Mereka tetap tak ingin melepas lahan, bahkan pekan tadi sempat menggelar demo. "Kalau seperti ini, nanti mereka akan kami ajak duduk bersama dengan Walikota Banjarbaru dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya," kata Handy

 

 

 

Read More

Orasi warga

Dalam kondisi hujan gerimis, giat pengamanan aksi damai orasi puluhan warga digelar TNI dan Polri. Sejak pagi suasana simpang tiga Jalan A Yani memang sudah sudah ramai dengan penjagaan, tak cuma Orasi warga juga lakukan pembagian selebaran yg intinya menolak eksekusi lahan.

Selebaran dilakukan kepada para penguna jalan dan masyarakat yang melintas di jalan. Warga menolak kegiatan pembebasan lahan tersebut yang masih berdomisili di wilayah Tegal Arum untuk menyampaikan aspirasi warga.

Silih berganti, warga melakukan orasi diatasa mobil pikap lengkap dengan pengeras suara. Bahkan ibu-ibu pun turut orasi menyuarakan aspirasinya. Lengkap dengan membawa spanduk-spanduk bertuliskan tulisan-tulisan menuntut keadilan.

"Kami hanya menyuarakan suara hati kami, kami ingin ada penyesuaian harga," ucap korlap aksi Asep Abdurahman, Senin (26/9/2016).

Terpisah, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Handy Heryudhitiawan mengatakan berharap agar warga bisa menerima apa yang sudah terproses.

"Kalau terus berlarut-larut, kawatir tak di bangun-bangun. Saya berharap warga bisa menerima," katanya.

 

 

 

Read More

Pemilik Tolak Kosongkan Lahan

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, sudah dilaksanakan lebih dari satu tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan pembangunan fisik akan dilakukan.
Saat ini PT Angkasa Pura I Banjarmasin masih disibukan dengan peliknya membebaskan lahan untuk pembangunan bandara. Sebab, hingga Jumat (16/9) kemarin masih ada 33 pemilik yang masih enggan melepas lahan mereka.

General Manager Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudhitiawan mengatakan, ke 33 orang yang saat ini masih getol tak ingin menjual lahan. Pada tanggal 15 September tadi telah dilaksanakan aanmaning (pemberian peringatan) oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru. "Tapi katanya mereka akan melakukan gugatan," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Ia menjelaskan, Aanmaning bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik bidang tanah yang masuk dalam area pembebasan lahan pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Agar segera mengambil uang ganti kerugian yang telah dititipkan PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Pemohon eksekusi.
"Kami berharap agar warga segera mengambil uang ganti kerugian dan mengosongkan lahan dari bangunan secara sukarela. Sehingga pembangunan bandara baru Syamsudin Noor yang kita harapkan bersama dapat segera terwujud," jelasnya.
Lebih lanjut Handy menuturkan, total uang ganti rugi yang dititipkan oleh PT Angkasa Pura I sebesar Rp5 miliar. Yang digunakan untuk pembayaran tanah seluas 10,4 hektar. Terdiri dari 36 bangunan dan 33 bidang lahan kosong. "Dengan adanya Aanmaning maka proses pembebasan memasuki tahap-tahap akhir," ujarnya.
Disinggung mengenai perkembangan lelang, ia mengungkapkan pemenang lelang hingga kini belum ditentukan. Di mana saat ini prosesnya masih berlangsung di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero). "Minta doanya saja dari masyarakat, supaya semuanya berjalan lancar," mintanya.
Sementara itu, salah satu pemilik lahan yang tak mau dikorankan mengaku tak ingin melepas lahannya karena harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru lima tahun yang lalu, masih jauh di bawah harga pasaran tanah pada tahun ini. "Harganya harus ditinjau ulang, harga sekarang dan lima tahun lalu jauh berbeda," katanya.
Ia menuturkan, harga lahan di lokasi pengembangan bandara saat ini berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Sementara ganti rugi yang diberikan hanya berkisar Rp50 ribu.

Read More

Pengembangan molor

BANJARMASIN - Masyarakat Kalimantan Selatan kembali harus bersabar untuk bisa memiliki Bandara bertaraf internasional yang lebih layak. Pasalnya, pengerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor dipastikan kembali mengalami penundaan.

Hingga saat ini, proses lelang yang dilakukan belum rampung . Padahal disebutkan PT Angkasa Pura, akhir April lelang pekerjaan proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor selesai. Namun, tersiar kabar menyebutkan proses lelang belum dimulai hingga akhirnya April tadi.

Pimpinan proyek Bandar Udara Syamsudin Noor, Taochid Purnomo Hadi, mengatakan untuk progres pembangunan masih dalam tahap persiapan lelang. MenurutnyaTaochid, proses lelang di tingkat pusat tersebut masih belum bisa berjalan karena masih menunggu pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. "Sebenarnya kami ingin supaya proyek bandara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Taochid.

Jika masuk dalam PSN tentunya, keuntungan yang didapat adalah monitoring proyek langsung dilakukan oleh Menko Perekonomian melalui Bapenas. Nah, jika ada kendala, maka akan bisa diminimalisir dan apabila terjadi dekresi, tidak dipidanakan.

Ketika disinggung, apakah Gubernur Kalsel sudah mengajukan PSN pada Bandara Syamsudin Noor, Taochid mengatakan belum mengetahui hal tersebut secara jelas. Namun, bebernya, secara tidak resmi dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Sekdaprov Kalsel dan DPRD Kalsel.

Saat ditanyakan lebih jauh terkait kapan kepastian proses lelang, ia tak bisa menjawab secara pasti. "Kepastian tunggu pusat, yang jelas masih disiapkan unit procurement atau tim pengadaan dari kantor pusat," bebernya.

Ditempat terpisah, Kepala BPN Kalsel, Dadang Suhendi mengaku heran pengerjaan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor belum juga dimulai. Padahal segala proses pembayaran ganti rugi sudah dilakukan. "Proses pengadaan lahan sudah dilaksanakan, baik melalui pembayaran tunai maupun konsinyasi di pengadilan," tutur Dadang.

Dihubungi soal ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kalsel, Sufian AH menyesalkan jika memang benar lelang proyek belum juga dilakukan. Sufian sendiri belum mendapat info langsung dari GM AP I terkait soal ini.

Namun, jika memang benar lelang proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor tak juga dilakukan hingga kini, Sufian menilai PT AP I artinya tak serius dengan hal ini. Padahal beber mantan Kepala BPBD Kabupaten Banjar itu, saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu dengan PT AP I, lelang akan selesai di bulan April. "Sangat disayangkan jika hal ini terjadi. Namun, saya tak dapat informasinya langsung. Namun, yang jadi pertanyaan, seriuskah PT AP I dalam pengembangan Bandara Syamsudin Noor," ucapnya

Read More

Molor lagi

Beberapa kalangan menyesalkan hingga kini pengerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor tak juga dilakukan. Parahnya, lelang pekerjaan proyeknya pun tak juga dilakukan. Padahal, Groundbreaking yang dilakukan tahun 2015 lalu dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi menyesalkan apa yang sudah dijanjikan Angkasa Pura I ketika beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihaknya tak dibuktikan. Ia menyebut, AP I padahal sudah berkomitmen bulan Februari lalu melakukan lelang. Dan diperkirakan akhir bulan April tadi sudah selesai dan ada pemenang, sehingga pekerjaan pun dapat dimulai.

"Saya ingat, pada pertemuan bulan Januari lalu dengan kami, AP I menyepakati kalau tidak bulan April atau Mei selesai lelang, pekerjaan langsung running. Nah, kalau hingga kini tak melakukan lelang, artinya kapan dimulai pekerjaan," tanyanya Riswandi bingung Senin (2/5).

Terkait kabar ini, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali memanggil AP I untuk membicarakan hal ini. Yang disayangkannya, AP I tak terbuka apa kendala yang dihadapi sehingga belum juga melakukan pekerjaan bahkan lelang proyek sekalipun. "Sepengetahuan saya, kendala saat ini padahal tak ada, makanya tak perlu lagi ditunda," cecarnya.

Ketika ditanya persoalan internal di AP I, ia tak banyak berkomentar. Diterangkannya, karena dilakukan pekerjaan dengan dana AP I sendiri dan tak sedikit pun memakai dana APBD Kalsel, maka pihaknya hanya bisa mendorong percepatan pengembangan Bandara Syamsudin Noor agar lenih refresentatif dan bertaraf internasional.

Bahkan, politisi PKS itu menyayangkan, AP I tak terbuka seperti BUMN lain, ia mencontohkan seperti PT PLN. Meskipun PLN selalu dicecar masyarakat akibat seringnya byarpet. Namun, PT PLN selalu terbuka kendala mereka. "Seharusnya AP I terbuka apa yang menjadi kendala mereka dan menyampaikan ke publik, agar masyarakat tak bertanya-tanya progres Bandara Syamsudin Noor," ujarnya.

Selain akan memanggil kembali AP I, pihaknya pun bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalsel tanggal 9 Mei mendatang berencana akan mendatangi Direktur Teknik dan Pengembangan Bandara, di Dirjen Perhubungan Udara.

Hal ini tak ditampik oleh Kadishubkominfo Kalsel, Sufian AH. Dituturkannya, selain meminta dorongan, pihaknya juga akan melakukan dengar pendapat agar terlaksananya pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor. "Sudah yang kesekian kali, yang kami pertanyakan, sejauh mana keseriusan AP I untuk membuat warga Kalsel senang dengan bandaranya," ucap Sufian.

Terpisah, pengamat kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Setia Budhi juga menyayangkan hingga kini tak adanya progres pekerjaan pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang sudah lama dilakukan Groundbreaking.

Menurutnya, publik harus tahu apa yang terjadi sehingga kembali molornya pekerjaan bahkan lelang proyek. Bahkan, ia meminta agar dilakukan audit pada pelaksanaan pengembangan bandara. Sehingga nantinya, terlihat dimana kesalahan yang menjadikan hal ini tertunda.

Ketika tim auditor tersebut masuk, terang dosen Fisip Unlam ini, maka mereka bisa menelaah kendala, apakah koordinasi antar Kementerian yang kurang, atau keuangannya, atau kendala lahan yang selama ini terus mencuat.

Seperti Riswandi, Setia Budhi juga menyayangkan tak terbukanya AP I ke Publik seperti BUMN lain terkait persoalan. Padahal ketika AP I terbuka, maka semua pihak yang ingin terlaksananya pengembangan bandara Syamsudin Noor akan membantu mencarikan solusi. "Mestinya demikian, semakin lama tak dilakukan pekerjaan, semakin lama pula warga Kalsel menikmati kenyamanan transportasi udara," ucapnya.

Sayangnya ketika dikonformasi dengan GM AP I Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryuditiawan terkait persoalan ini, nomor handphonenya sulit dihubungi. Beberapa kali dihubungi selalu dalam keadaaan sibuk. Begitu pula ketika dikirimkan SMS, tak ada balasan dari Handy.

Seperti diberitakan sebelumnya, pimpinan proyek Bandar Udara Syamsudin Noor, Taochid Purnomo Hadi, menyatakan untuk progres pembangunan dan pekerjaan Bandara Syamsudin Noor masih dalam tahap persiapan lelang. Menurutnya, proses lelang di tingkat pusat tersebut masih belum bisa berjalan karena masih menunggu pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. "Sebenarnya kami ingin supaya proyek bandara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016," kata Taochid.

Ditempat terpisah, Kepala BPN Kalsel, Dadang Suhendi mengaku heran pengerjaan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor belum juga dimulai. Padahal segala proses pembayaran ganti rugi sudah dilakukan. "Proses pengadaan lahan sudah dilaksanakan, baik melalui pembayaran tunai maupun konsinyasi di pengadilan," tutur Dadang

Read More

Kasasi Terdakwa Korupsi Bandara Ditolak

BANJARMASIN – Tiga terdakwa dalam perkara korupsi pelebaran lahan Bandara Syamsuddin Noor nampaknya harus menelan pil pahit, pasalnya kasasi yang mereka ajukan ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Koordinator Panitera Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mulyadi,  membenarkan hal tersebut. Petikan  putusan kasasi dari MA tersebut baru dalam minggu ini diterima pihaknya. “Baru dalam minggu ini kita terima petikan putusan kasasi dari MA,” ungkapnya, kemarin.

Hanya saja, Mulyadi belum mengetahui bagaimana bunyi petikan putusan dari hakim MA yang menolak kasasi dari terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU).  “Isi putusan belum tahu, karena yang diterima baru petikan putusan saja, jadi belum jelas isi secara menyeluruh mengenai bunyi putusan,” jelasnya.

Sekadar diketahui bahwa petikan putusan Pengadilan Tinggi terhadap tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi mengenai pembebasan lahan bandara Syamsuddin Noor, telah turun dan diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun para terdakwa.

Putusan banding di tingkat PT, dua terdakwa atas nama Sapli Sanjaya dan Eko Widyawati menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk terdakwa Syahriani Sahran, hukuman dari 3 tahun denda Rp 300 juta subsider 6 bulan, turun menjadi 2 tahun denda Rp200 juta atau subsidir 2 bulan kurungan penjara.

 

 

 

 

Read More

Bandara Ini Bakal Perlu Banyak Tenaga Kerja

BANJARBARU - Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, H Iriansyah Ganie mengatakan pembangunan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru seyogyanya memberi dampak positif bagi penyerapan angkatan kerja khususnya warga Banjarbaru.

Karenanya kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarbaru ini, jangan sampai ketika Bandara Syamsudin Noor sudah beroperasi pasca perluasan nanti tidak menyerap tenaga kerja di Banjarbaru.

"Makannya kita kesini ingin tahu sebenarnya berapa kebutuhan tenaga kerja di Bandara saat ini dan proyeksi saat sudah beroperasi nanti.  Juga skill dan standar apa saja yang diperlukan sehingga kita bisa menyiapkan warga kita untuk dilatih agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Bandara," ungkapnya.

GM PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, Handy Heryudthitiawan dalam diskusinya mengatakan kebutuhan tenaga kerja pasca perluasan dari 10 ribuan menjadi 120 ribuan tentu membutuhkan efisiensi security lebih banyak,  tapi syaratnya harus punya kualifikasi pendidikan.  Ada syarat dan lisensi yang harus dipenuhi angkatan kerja yang akan masuk di Bandara, dan banyak lagi.

Itu katanya baru dari sisi PT Angkasa Pura, belum dari maskapai yang kedepannya relatif akan menambah flight dan itu pasti membutuhkan tenaga kerja baru.  "Seperti 2019 Garuda akan menambah flight, tentu ini akan membutuhkan tenaga kerja juga.  Jadi, banyak sekali kebutuhan tenaga kerja di Bandara nanti," pungkasnya

 

 

 

 

 

Read More