Ganti rugi syamsudin noor lambat

Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan guna pelebaran dan pengembangan fasilitas Bandara Syamsudin Noor oleh PT. Angkasa Pura I yang terletak di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan belum dapat diselesaikan dan terkesan sangat lambat.Program pengembangan Bandara Syamsudin Noor ini menelan biaya Rp.450 miliar.

BANJARMASIN, AMUNISI — Da­lam pelaksanaan pembebasan lahannya sendiri yang dimulai sejak Bulan Oktober 2011 tahun lalu hingga saat ini baru mencapai kurang lebih 70 % dari target yang direncanakan keseluruhannya 108 hektar serta fungsinya dapat terealisasi pada Tahun 2014 yang akan datang .
Meskipun sudah ada peraturan-peraturan sangat jelas yang mengatur dalam perkara pembebasan lahan tersebut tidak membuat prosesnya berjalan sesuai rencana, terlebih proses pembebasan itu didampingi oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta instansi pemerintah lainnya kondisi tersebut tidak membuat proses pembebasan lahan bandara Syamsuddinoor berjalan lancar.
Bahkan masalah ini beberapa kali sudah pernah dimediasi oleh anggota Dewan Pimpinan Rakyat namun belum membuahkan hasil. Diduga proses pembebasan tersebut lambat adanya permainan dari pihak internal panitia yang sengaja untuk mengambil keuntungan dalam pelaksanaan tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Amunisi dari Yusuf Maryoto, tokoh masyarakat yang mengkoordinasi jalan proses pembebasan lahan di Tegal Arum RT 41 kelurahan Syamsudddin Noor, kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru Kalimantan Selatan ada sekitar 200 orang yang saat ini meminta revisi harga yang semula Rp. 255,000/mtr untuk yang sertifikat termasuk kepunyaan Yusuf Maryoto yang dianggap belum sesuai dengan kondisi saat ini, karena harga yang diberikan oleh panitia hanya sepihak dan seolah-olah harga tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah daerah.
Hal ini lah yang sangat disayangkan oleh masyarakat yang mestinya ada negoisasi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, akan tetapi hingga sekarang belum diadakan lagi musyawarah intensif untuk mencapai mufakat mengenai pembebasan lahan tersebut.
Dari pihak masyarakat pun menunggu upaya dari dari pihak panitia sebab dari pihak Ahmad Munir selaku General Manager PT. Angkasa Pura I yang baru, pihaknya berjanji akan segera mengadakan musyawarah dengan masyarakat tujuannya supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dan mendapat solusi yang baik antara masyarakat dengan PT. Angkasa Pura I .
Kenyataannya dalam proses penanganan pembebasan lahan tersebut sangat lama jika dilihat dari mekanisme pelaksanaannya saat ini yang jika dihitung waktunya hanya memakan waktu keseluruhan kurang lebih 4 bulan, hal ini disebabkan dari factor internal panitia pembebasan lahan yang kurang transparansi dalam menyampaikan data-data dan banyak hal yang kesannya ditutup-tutupi.

Geram
Melihat situasi proses pembebasan lahan tersebut tak kunjung selesai hal ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan geram, setelah mendapat informasi bahwa; ada dokumen warga yang hilang ditangan Panitia Pengadaan Lahan dibagian Tata Usaha Pemerintahan, itu perilaku pekerja yang sangat jelek sekali bahkan dirinya menganggap pegawai Pemko Banjarbaru tidak serius bekerja dalam melayani masyarakat.
Masyarakat juga sangat mengeluhkan berkurangannya luas tanah mereka dalam pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN dilapangan yang semestinya sesuai dengan jumlah yang tercantum didalam surat maupun sertifikat tanah yang dimiliki, karena jika ukurannya berkurang otomatis nilai uang ganti rugi mereka juga akan berkurang. Sedangkan untuk pembayaran uang ganti rugi tersebut berdasarkan surat atau sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat yang tanahnya terkena area perluasan Bandara, belum lagi ditambah dengan potongan administrasi yang sangat besar menurut masyarakat dalam setiap pembayaran yang sangat memberatkan mereka dan tidak jelas potong tersebut kegunaannya.
Hingga saat ini masyarakat Tegal Arum sangat berharap supaya pihak panitia lebih transparan dalam menangani proses pembebasan lahan tersebut, karena mereka saat ini merasa ada oknum-oknum dari panitia yang bermain serta memanfaatkan dalam permasalahan ini dan hal tersebut membuat masyarakat menjadi malas berurusan dianggapnya hanya melelahkan dan tidak mendapat kontribusi apapun kepada mereka