Mengapa Pembebasan Lahan Bandara Menjadi Alot?

Sejumlah warga Desa Tegal Arum RT 42 yang tanah dan rumahnya belum diganti rugi, saat ditemui Radar Banjarmasin mengatakan, warga sejatinya tidak menolak perluasan lahan Bandara Syamsudin Noor. Namun mengapa mereka belum juga melepas asetnya? Beri Mardiansyah, Banjarbaru MENURUT warga, ganti rugi proyek tersebut juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Masyarakat kata mereka, jangan dikorbankan dan dibuat semakin sengsara dengan ganti rugi lahan tersebut. “Kita hanya minta pak harga ganti rugi itu yang layak. Kalau tanah dan bangunan kami dihargai dengan harga Rp275.000 per meter, mana bisa untuk bikin rumah lagi pak,” ujar Suti dan suaminya Sutrisno, kepada Radar Banjarmasin. Menurut keduanya, warga tidak akan menolak jika saja panitia pembebasan tanah juga terbuka. Selama ini kata mereka, panitia pun tidak memberitahu berapa sebenarnya harga taksiran dari pihak Sucofindo sebagai tim appraisal (penilai harga) independen. “Makanya kita juga ingin bertemu dengan pihak Sucofindo. Waktu kita mendatangi dewan, kata Ketua DPRD mau mempertemukan kita dengan Sucofindo, tapi mana sampai sekarang tidak ada bukti yang katanya dewan mau memperjuangkan nasib kami,” ungkapnya. Senada dengan itu, Katiran warga lainnya juga mengaku taksiran harga yang digunakan tim panitia tidak pernah melalui proses negosiasi dengan warga. Disisi lain katanya, harga antara tempat usaha dengan rumah tidak dibedakan oleh tim panitia. “Seharusnya kan dibedakan, nilai ekonomis warung sebagai tempat usaha itu berbeda dengan tempat tinggal mas. Ini main pukul rata saja,” ungkapnya. Salah seorang warga RT 41, Muhtadi yang mengaku belum menerima ganti rugi atas tanah dan rumahnya saat ditemui Radar Banjarmasin juga mengaku keberatan jika tim panitia tetap bersikukuh dengan harga ganti rugi versi panitia. “Kalau tetap seperti itu ya tidak akan ketemu. Coba bayangkan harga tanah di luar itu sekarang sudah sangat mahal. Kalau kami terima dengan harga segitu, bagaimana kami bisa membuat rumah lagi. Bisa jadi pengemis kami kalau kami terima,” ujarnya. Sebab kata dia, saat ini saja untuk tanah rawa saja di daerah trikora sudah mencapai Rp250.000 per meter. “Itu baru tanahnya saja mas, belum bangunannya. Sekarang harga semen berapa, sudah Rp63.000 per sak. Coba hitung saja, apa tidak nanti kita hanya bisa membuat rumah seperti kandang ayam dari ganti rugi itu,” ungkapnya. Pemerintah kata dia, seharusnya bisa memberikan solusi terbaik, bukan lantas terkesan memaksakan kehendak dengan merugikan masyarakat. “Pemerintah itu harusnya melindungi kami mas, bukan malah seperti ini. Tanah dan rumah ini kami peroleh dengan keringat kami sendiri, pejabat-pejabat itu mana tahu dan merasakan perjuangan kami membangun rumah untuk berlindung keluarga kami,” ujarnya. Andai saja kata dia, Pemerintan selain melakukan ganti rugi juga merelokasi warga yang terkena pembebasan ke satu lokasi khusus dalam satu hamparan layaknya proses tukar guling. Sehingga kata dia, masyarakat tidak terlalu banyak dirugikan. “Ini tidak ada solusinya mas, kita dipaksa untuk menyerahkan tanah dan rumah kita dengan harga rendah. Kemudian kita dipaksa juga mencari sendiri tanah dan membangun rumah baru yang belum tentu seenak disini. Ini tidak manusiawi mas,” tandasnya. sumber