RENCANA pihak Angkasa Pura untuk rnengembangkan dan rnernperluas areal Bandara Syarnsuddin Noor hingga kini masih terkendala oleh alotnya proses pembebasan lahan rnasyarakat. Masyarakat pemilik lahan di areal yang akan dibebaskan melalui Tim Pembebasan Lahan Bandara menolak harga pembebasan lahan, karena dinilai terlalu rendah. Alotnya proses pembebasan lahan itu dikhawatirkan dapat menggagalkan rencana pengembangan bandara.
Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Iumat (9/3), mengakui proses pembebasan lahan untuk pengernbangan bandara terbesar di Kalsel tersebut masih alot. "Memang warga menghendaki harga yang tinggi, sesuai harga pasar. Tetapi pihak Angkasa Pura menginginkan harga sesuai standart nilai jual ohjek pajak (NJOP}," tuturnya. Menurut Rudy, hal itu sahsah saja tetapi dirinya herharap kedua belah pihak, baik masyarakat pemilik lahan maupun PT Angkasa Pura, dapat menernukan solusi melalui penetapan harga yang tidak merugikan masyarakat. Berlarut-larutnya proses pembebasan lahan ini, dapat mengancam realisasi pengembangan bandara.
Klasifikasi harga tanah perumahan dan permukiman sesuai NJOPberkisar Rp90.000 hingga Rp114.000 per meter persegi. Namun, warga meminta tanah mereka dibeli dengan harga mencapai Rp l juta per meter.
Pihak pengelola Bandara Syamsuddin Noor, PT Angkasa Pura, berencana mengembangkan bandara menjadi bertaraf international dengan melakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 103hektare (ha). Sebagian lahan tersebut merupakan milik Pemprov Kalsel dan sebagian besar milik masyarakat. Pengembangan bandara berupa penambahan panjang landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter sesuai standar internasionaL Selain itu akan dibangun tambahan luasan taxi way dan apron, guna peningkatan pelayanan. Bandara Syamsuddin Noor sendiri berpredikat sebagai bandara terburuk di Indonesia.
3 komentar:
kabangatan angkasa pura , mun haraga tanah masyarakat saitu ja diganti..
mandukung ja pang lawan proyek bandara go internasional jar.
yu ja mudahan lakas tagawi bagamatan
Sepertinya rencana pengembangan Bandara Syamsuddin Noor masih jauh dari kata beres. Ground breaking pengembangan bandara itu belum juga dapat kejelasan.
Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Kalsel, Untung Swarna, Rabu (4/3/2015) menjelaskan, gubernur telah meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel untuk bergerak.
Dishubkominfo diminta untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di pusat untuk mempercepat pemecahan pengembangan bandara.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, dia ingin ground breaking alias peletakan batu pertama bandara dilakukan sebelum masa jabatannya habis.
Jadi dalam enam bulan ini, ground breaking sudah bisa dilaksanakan. Permintaan itu juga sering dilontarkannya dalam pertemuan pembahasan pengembangan bandara.
Salah satu persoalan dalam pengembangan bandara ini adalah pembebasan lahan. Secara rinci, 81,84 hektar lahan telah dibebaskan dengan anggaran Rp 239,5 miliar. Tersisa masih 19,26 hektar belum dibebaskan.
Sisa lahan yang belum dibebaskan itu masuk proses konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru. Uangnya sudah dititipkan disana Rp 69,78 miliar.
http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/20/jonan-tiba-sinyal-positif-pembangunan-bandara
Posting Komentar